Jayapura, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama WWF Indonesia menggelar kegiatan Konsultasi Publik Studi Timbulan Sampah di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Kamis (11/09/2025). Kegiatan ini menjadi ruang partisipatif bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan, koreksi, serta strategi bersama dalam upaya pengelolaan sampah, khususnya sisa pangan.
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, S.H., saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa Kabupaten Jayapura merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, namun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan bersama WWF Indonesia, diketahui bahwa 60,48 persen komposisi sampah perkotaan di Kabupaten Jayapura didominasi oleh sisa makanan. Jika tidak dikelola dengan baik, sisa makanan tersebut berpotensi menghasilkan emisi gas metana dalam jumlah signifikan.
“Studi ini juga menunjukkan sebagian besar masyarakat Jayapura sudah memiliki kesadaran untuk memanfaatkan sisa makanan, seperti dijadikan pakan ternak atau kompos. Namun tantangan masih ada, terutama dalam pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Salah satu contohnya TPA Waibron yang hingga kini belum memiliki sistem penangkapan gas metana,” ungkap Wakil Bupati.
Ia menekankan pentingnya mendorong pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal seperti larangan membuang sampah di Danau Sentani oleh masyarakat adat, serta memperkuat sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Wabup juga mengajak seluruh pihak pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat adat untuk bersama-sama menyusun kebijakan dan program yang mampu menekan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya WWF Indonesia, akademisi, DLH, dan masyarakat yang telah mendukung studi ini. Semoga kerja sama ini menjadi fondasi kuat bagi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik di Bumi Kenambai Umbai,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggen, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini sangat penting untuk menerima masukan dari seluruh elemen terkait perbaikan hasil studi timbulan sampah.
“Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder. Hasil studi ini nantinya akan menjadi bahan penyusunan kebijakan seperti KLHS, RPJMD, maupun Renstra OPD. Kami harap rekomendasi yang dihasilkan bisa memperbaiki tata kelola sampah di Kabupaten Jayapura,” jelasnya.
Salmon juga menambahkan bahwa saat ini pengelolaan sampah masih terkendala keterbatasan sarana-prasarana, terutama di TPA Waibron. Oleh sebab itu, tindak lanjut hasil studi ini akan diarahkan pada perbaikan sistem yang sesuai dengan regulasi nasional serta didukung dengan penganggaran, SDM, dan infrastruktur yang memadai.
Sementara itu, William G. Iwanggin, Project Leader WWF Indonesia Program Papua Selatan, menegaskan pentingnya pemutakhiran data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
“Data SIPSN mencatat sekitar 60 persen sampah berasal dari sisa makanan. Dengan adanya kajian ini, kita harapkan pemerintah daerah bisa terus memperbarui data di SIPSN agar menjadi informasi publik yang dapat dipantau semua pihak. Hal ini juga akan mendukung perencanaan daerah dalam RPJMD maupun Renstra OPD, khususnya DLH,” ujarnya.
William menambahkan bahwa studi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk hotel, restoran, pasar, hingga masyarakat di tingkat kampung. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penyusunan roadmap percepatan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura yang selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Papua.
Melalui kegiatan konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab tantangan saat ini sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Bumi Kenambai Umbai.(hms)
