Dogiyai, fajarpapua.com– Sejumlah wilayah di Lembah Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, sejak akhir pekan lalu kembali dilanda banjir.
Bahkan sejumlah wilayah telah terendam banjir dalam beberapa pekan terakhir akibat hujan dengan intensitas tinggi.
Banjir merendam rumah warga, merusak akses jalan trans yang sempat terputus, serta mengganggu aktivitas ekonomi, aliran listrik, dan jaringan komunikasi.
Namun banjir terparah terjadi pada Minggu, 24 Agustus 2025, yang melanda tiga distrik yakni Kamuu Selatan, Kamuu Induk, dan Dogiyai.
Ribuan warga terdampak, sementara harta benda, kebun, dan ternak seperti sapi, babi, kambing, ayam, serta kelinci hilang tersapu air.
Kondisi ini menambah panjang daftar bencana di Dogiyai. Setahun sebelumnya, pada Agustus 2024, banjir bandang di Kampung Bukapa dan Putapa menewaskan empat orang, melukai satu orang, dan merusak fasilitas pendidikan serta sejumlah rumah dan kebun.
Sejumlah pihak menilai penyebab banjir bukan hanya curah hujan, tetapi juga faktor lingkungan.
Lima sungai besar—Kali Tuka, Okeiya, Mauwa, Degei, dan Edege Dune—bermuara di Distrik Kamuu Selatan dan meluap akibat tidak adanya normalisasi dan sistem drainase memadai.
Anggota DPR Papua Tengah, Yones Waine, meminta pemerintah daerah dan provinsi segera melakukan penanganan struktural melalui pembangunan drainase serta normalisasi sungai.
Sementara Pastor Paroki St. Petrus Mauwa, RD. Benyamin S. Magay mengingatkan perlunya langkah antisipatif seperti penghijauan, pembangunan waduk penampungan yang bisa difungsikan sebagai destinasi wisata, penyediaan gudang logistik, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.
Ia menekankan penanganan banjir harus melibatkan tiga unsur utama yakni pemerintah, agama, dan budaya.
“Tiga tungku kehidupan ini harus duduk bersama untuk mencari jalan terbaik, agar Dogiyai khususnya Lembah Kamuu tidak selalu dilanda banjir setiap musim hujan,” ujarnya.
Banjir yang berulang di Lembah Kamuu menjadi peringatan bahwa penataan lingkungan dan mitigasi bencana perlu segera diperkuat agar masyarakat tidak terus menerus menjadi korban. (red)
