Dekai, fajarpapua.com – Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Front Justice for Tobias Silak (FJF-TS) pada Senin (29/9) sejak pukul 09.43 WIT menduduki badan jalan utama di jantung Kota Dekai (Jam Kota), Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Dalam aksinya, massa menuntut agar empat pelaku penembakan terhadap Tobias Silak dihukum maksimal, serta mendesak dihentikannya praktik “bayar-membayar kepala” di seluruh Tanah Papua.
Mereka juga meminta DPRD segera membentuk peraturan daerah (Perda) yang menjamin perlindungan masyarakat dan penegakan hukum di Papua.
Kasus penembakan Tobias Silak sendiri terjadi pada 20 Agustus 2024 di depan Pos Brimob Sekla, Yahukimo.
Tobias, yang merupakan staf Bawaslu Yahukimo, tewas dalam insiden itu, sementara seorang remaja 17 tahun bernama Naro Dapla mengalami luka tembak.
Komnas HAM telah menyatakan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM.
Hingga kini, empat oknum anggota kepolisian telah ditetapkan sebagai terdakwa.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, majelis hakim menolak eksepsi para terdakwa sehingga proses hukum berlanjut.
Dua saksi yang dihadirkan di persidangan mengaku mendengar bunyi tembakan pada saat kejadian.
Lembaga advokasi hukum PAHAM Papua mendesak Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana maksimal terhadap para terdakwa.
Mereka juga menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menyentuh atasan mereka dengan prinsip command responsibility.
Selain itu, sejumlah aktivis yang menyuarakan kasus ini mengaku mendapat intimidasi.
Human Rights Monitor melaporkan kasus penganiayaan terhadap Marcho Pahabol, anggota solidaritas FJFTS, serta intimidasi polisi terhadap aktivis muda Er Giban di Dekai pada Mei 2025.
Aksi ribuan massa di Dekai ini menegaskan besarnya tekanan publik agar kasus penembakan Tobias Silak dituntaskan secara adil dan transparan.
Massa menyerukan agar aparat penegak hukum, DPRD, Komnas HAM, serta pemerintah segera merespons tuntutan mereka guna mencegah berulangnya kekerasan di Tanah Papua. (red)