Timika, fajarpapua.com – Tim monitoring dan evaluasi (monev) YPMAK pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia lakukan kunjungan di Kantor Pokja Suku Mee, Jalan Hasanuddin, Mimika, Papua Tengah, Senin (29/9/2025).
Dari monitoring tersebut diketahui Pokja Suku Mee mengembangkan delapan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya peternakan, perikanan, kerajinan tangan, bakery (pembuatan roti), kios, jual-beli, agen minyak tanah, dan minyak herbal yang dipaparkan kepada tim monitoring.
Kepala Divisi Monev Sosial Ekonomi YPMAK, Monica Maramku mengatakan, dari monitoring dan evaluasi pihaknya mendapatkan penjelasan dari Ketua Pokja Suku Mee kalau semua sudah berjalan dengan baik.
“Dengan data tersebut, kami bisa lihat keberhasilan dari program ini sejauh mana. Begitu juga dengan yang gagal ada berapa dan kenapa,” katanya.
Menurutnya, masih ada catatan yang harus diperbaiki terutama masalah data. Data yang dimaksud adalah berapa banyak masyarakat yang berhasil dan gagal dari program yang dijalankan.
“Kalau sudah diketahui, maka mungkin perlu dilakukan pendampingan agar masyarakat bisa berhasil dalam usahanya,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, tujuan dibentuk Pokja Suku Mee adalah agar masyarakat bisa lebih mandiri dalam hal peningkatan ekonomi. Karena anggaran yang diberikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
“Sehingga ada manfaat yang dirasakan dari dana kemitraan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia kepada YPMAK,” ungkapnya.
Sementara Ketua Pokja Suku Mee, Deky Tenouye mengatakan, pihaknya berupaya agar pemberdayaan perekonomian masyarakat ini berjalan. Sehingga pihaknya akan terus melakukan monitoring untuk melihat perkembangan dari usaha masyarakat.
“Terkait yang sudah berhasil, kami akan lakukan monitoring dulu untuk melihat perkembangan. Kalau ditanya berapa banyak binaan, baik yang berhasil maupun gagal, maka kita belum bisa pastikan. Karena akan dilakukan monitoring untuk memastikan jumlah binaan,” katanya.
Menurut Deky, hasil monitoring yang dilakukan Pokja akan dilaporkan ke YPMAK agar menjadi perhatian. Jika sudah berhasil, maka bantuan dilepas karena diarahkan untuk mendapatkan bantuan atau kredit dari bank melalui kredit usaha rakyat (KUR).
“Kita tidak serta merta memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena kita akan turun ke lapangan langsung untuk memastikan masyarakat itu memiliki usaha yang dikembangkan,” tuturnya.
Deky mengungkapkan, program yang dilaksanakan Pokja Suku Mee lebih kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini diawali dengan pengajuan proposal bantuan untuk pengembangan usaha.
“Tahun 2021-2022 proposal masyarakat yang mengajukan sebanyak 690 orang. Kemudian pada tahun 2023-2024, proposal yang masuk sebanyak 420. Namun yang bisa dibantu sebanyak 300 proposal. Sementara sampai saat ini yang belum mendapatkan bantuan sebanyak 370 proposal,” ungkapnya.(ron)