Jakarta, fajarpapua.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KPPOK Papua) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).
Salah satu tokoh yang dilantik adalah Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, mantan Kapolres Mimika dengan jabatan terakhir sebagai Kabaintelkam Polri yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam penanganan dan pembangunan di Tanah Papua.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Komite ini diketuai oleh Velix Vernando Wanggai, dengan sembilan anggota lainnya, termasuk tokoh nasional dan putra-putri terbaik Papua.
Acara pelantikan dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh Tanah Papua.
“Pembangunan di Papua adalah tanggung jawab moral dan politik negara. Kita ingin menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan rasa memiliki bagi seluruh rakyat Papua,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutan yang dikutip dari Setkab.go.id.
Paulus Waterpauw: Siap Dukung Kebijakan Presiden
Usai dilantik, Paulus Waterpauw menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden.
Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan Papua.
“Tugas kita mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden. Apa yang menjadi arahan beliau akan kami laksanakan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan,” ujar Waterpauw di Istana Kepresidenan.
Waterpauw dikenal sebagai salah satu putra Papua dengan rekam jejak panjang di institusi kepolisian.
Ia pernah menjabat sebagai Kapolda Papua sebanyak dua kali, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Maluku, serta menempati posisi strategis sebagai Kabaintelkam Polri.
Setelah purnawirawan, ia dipercaya pemerintah menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat.
Struktur dan Tugas Komite
Menurut keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet (Setkab), Komite Eksekutif ini merupakan perangkat pelaksana yang akan membantu kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Ketua Komite, Velix Vernando Wanggai, menyebut komite ini akan fokus pada delapan agenda utama pembangunan Papua, yaitu:
Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan politik,
Percepatan infrastruktur dasar,
Transformasi ekonomi wilayah,
Pengembangan sumber daya manusia,
Penguatan sektor olahraga dan seni budaya,
Pemberdayaan perempuan dan pemuda,
Peningkatan ekonomi kreatif dan UMKM,
Koordinasi lintas provinsi di Tanah Papua.
(Sumber: Tirto.id, 8/10/2025)
Velix menambahkan, komite ini akan bekerja secara terintegrasi dengan kementerian, lembaga, dan sektor swasta untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di enam provinsi di Tanah Papua: Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Komite ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor agar kebijakan pembangunan di Papua berjalan sinergis dan tepat sasaran,” ujar Velix dikutip dari Detik.com.
Daftar Lengkap Anggota Komite Eksekutif
Berdasarkan Keppres Nomor 110/P Tahun 2025, berikut sepuluh pejabat yang dilantik sebagai Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua:
Velix Vernando Wanggai – Ketua
John Wempi Wetipo – Anggota
Ignatius Yogo Triyono – Anggota
Paulus Waterpauw – Anggota
Ribka Haluk – Anggota
Ali Hamdan Bogra – Anggota
Gracia Josaphat Jobel Mambrasar – Anggota
Yani – Anggota
John Gluba Gebze – Anggota
Juharson Estrella Sihasale – Anggota
(Sumber: Setkab.go.id, 8/10/2025)
Pelantikan ini juga berbarengan dengan penetapan beberapa pejabat negara lainnya, termasuk wakil menteri, duta besar, dan kepala lembaga strategis.
Langkah Strategis untuk Papua
Kehadiran Komite Eksekutif ini diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Pemerintah menargetkan agar sinergi pusat dan daerah lebih efisien, transparan, dan berbasis hasil.
Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa pembentukan komite merupakan bentuk “pendekatan baru yang lebih operasional dan partisipatif” dalam pelaksanaan Otonomi Khusus jilid II di Papua. (Detik.com)
Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, Paulus Waterpauw dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun Papua secara berkelanjutan dan inklusif. (red)
