BERITA UTAMAMIMIKA

Serapan Anggaran Bapenda Mimika Capai 78 Persen, Dwi Cholifah Optimis Target 2025 Tercapai

26
×

Serapan Anggaran Bapenda Mimika Capai 78 Persen, Dwi Cholifah Optimis Target 2025 Tercapai

Share this article
Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah

Timika, fajarpapua.com, Hingga Oktober 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika mencatat realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 78 persen atau sekitar Rp 4,8 triliun dari total target sebesar Rp 6,1 triliun.

Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah menyampaikan optimismenya hingga akhir tahun, realisasi pendapatan daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

iklan

“Secara keseluruhan penyerapan anggaran kita sudah 78 persen. Masih ada sekitar Rp 1,3 triliun yang akan kita kejar hingga akhir tahun, dan kami optimis target 2025 dapat tercapai,” ujar Dwi Cholifah kepada wartawan di Timika, Senin (20/10).

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi saat ini telah mencapai 74,78 persen atau sekitar Rp 306 miliar dari target Rp 494 miliar.
Sementara untuk Dana Bagi Hasil (DBH), dari target Rp 2,3 triliun, telah terealisasi Rp 1,6 triliun.

“Masih ada sekitar Rp 785 miliar yang akan masuk pada triwulan IV, terutama dari royalti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertambangan, serta PPh. Biasanya transfer masuk antara November hingga awal Desember,” jelas Dwi.

Ia menambahkan, realisasi DBH sangat bergantung pada aktivitas produksi dan harga komoditas tambang dunia, khususnya dari PT Freeport Indonesia.

“Perhitungan royalti mengikuti produksi dan harga pasar. Kalau produksi berkurang, otomatis pendapatan juga turun,” terangnya.

Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan.

“APBN 2026 untuk Kabupaten Mimika turun cukup signifikan, terutama dari sektor DBH, sekitar Rp 1,3 triliun. Kalau biasanya APBD kita berada di angka Rp 6,5 triliun, tahun depan mungkin hanya sekitar Rp 5 triliun,” paparnya.

Meski demikian, Bapenda Mimika tetap berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.

“Bupati dan Wakil Bupati terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar penyaluran anggaran ke daerah, khususnya dari sektor minerba dan PBB pertambangan, tetap optimal,” pungkas Dwi. (mas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *