Timika, fajarpapua.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus melakukan pembenahan di tubuh birokrasi. Setelah menata kelembagaan dan sistem pelayanan publik, kini fokus utama diarahkan pada penataan sumber daya manusia aparatur.
Bupati Mimika, Johannes Rettob menegaskan seluruh proses penempatan jabatan di lingkungan Pemkab Mimika kini dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi, melalui mekanisme seleksi terbuka dan uji kompetensi.
“Sekarang tidak bisa lagi asal angkat atau tunjuk pejabat. Semua melalui tahapan seleksi, mulai dari tes kompetensi, wawancara, hingga penulisan makalah. Setelah itu, tiga nama terbaik dikirim ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis,” ujar Bupati Rettob di Timika.
Ia menjelaskan, sejauh ini sudah ada 12 jabatan kepala OPD yang selesai melewati proses seleksi dan penetapan BKN.
“Semuanya kini terintegrasi lewat sistem aplikasi BKN. Jadi tidak bisa lagi ada mutasi atau promosi sembarangan. Kalau belum dua tahun menjabat, sistem otomatis menolak,” jelasnya.
Selain itu, pejabat yang telah menduduki jabatan kurang dari lima tahun akan menjalani evaluasi kinerja dan uji kompetensi (job fit). Jika hasil evaluasi tidak memenuhi syarat, jabatan tersebut akan dikosongkan dan dilelang kembali agar diisi oleh pejabat yang benar-benar layak.
“Kita ingin pejabat yang kompeten dan punya semangat kerja, bukan sekadar duduk di kursi jabatan. Kalau tidak memenuhi standar, jabatan itu kita buka lagi untuk yang lain,” katanya.
Bupati Rettob menambahkan, reformasi birokrasi yang dijalankan memang tidak mudah karena membutuhkan waktu, ketelitian, dan komitmen dari seluruh perangkat daerah. Namun langkah ini penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan efisien.
“Kami pelan-pelan memperbaiki sistem ini. Harus lewat proses, karena semua sudah tersistem. Tidak bisa lagi manual atau pakai kedekatan. Tujuannya supaya birokrasi kita benar-benar sehat dan bisa bekerja untuk masyarakat,” tutupnya.(moa)