Timika, fajarpapua.com – Kabar baik bagi peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika.
Mulai kini, pasien yang berobat di fasilitas kesehatan (faskes) swasta dan terdiagnosis malaria tetap dapat memperoleh obat di puskesmas terdekat tanpa harus berpindah layanan.
Kebijakan baru ini merupakan hasil kesepakatan antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, serta sejumlah faskes pemerintah dan swasta dalam pertemuan Tim Pencegahan Kecurangan Program JKN Wilayah Jayapura Tahun 2025 yang digelar di Timika.
Kepala BPJS Kesehatan Mimika, Mikael Tuturop, menjelaskan langkah ini diambil agar peserta tetap mendapatkan pengobatan sesuai standar tanpa mengganggu mekanisme penyaluran obat dari program nasional.
“Obat malaria merupakan bagian dari program pemerintah pusat, sehingga penyalurannya wajib melalui fasilitas kesehatan milik pemerintah. Karena itu, faskes swasta akan bekerja sama dengan puskesmas melalui sistem rujukan horizontal,” ujar Mikael saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/11).
Ia menuturkan, kebijakan tersebut juga menjadi solusi atas keterbatasan pasokan obat malaria dari Kementerian Kesehatan.
Melalui sistem ini, pasien dari klinik swasta tidak perlu menunggu lama atau membeli obat secara mandiri, cukup membawa surat rujukan ke puskesmas yang telah ditunjuk.
“Langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih penjaminan dan memastikan distribusi obat tetap terkontrol,” tambahnya.
Mikael juga mengapresiasi dukungan Dinas Kesehatan Mimika yang terus berupaya memperluas ketersediaan obat malaria.
Ia berharap tahun depan kuota tambahan dari pemerintah pusat dapat membuat seluruh faskes—baik pemerintah maupun swasta—lebih optimal dalam melayani pasien malaria.
“Kalau kuota tahun 2026 jadi ditambah, tentu dampaknya sangat besar. Pemerataan distribusi obat akan membantu masyarakat di semua wilayah, tidak hanya di kota, tapi juga di kampung-kampung,” tutupnya.
(moa)