Timika, fajarpapua.com — Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mencatat prestasi dengan mengajukan dua program unggulan sebagai nominasi Innovative Government Award (IGA) 2025.
Kedua inovasi tersebut mulai diuji langsung oleh Tim Validasi Lapangan Nominator Wilayah Papua Terinovatif, Jumat (14/11/2025).
Dua inovasi yang diusulkan adalah Sistem Manajemen Pemasaran Cepat, Mudah dan Aman (Simacemuda) dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) serta Sistem Informasi Poliklinik (Si Poli) milik RSUD Mimika.
Proses validasi dipimpin Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin, Dr. Asmi Citra Malina, bersama Penata Layanan Operasional Kemendagri, Sopar Baktiar Marpaung.
Pada kunjungan hari pertama, tim fokus menilai implementasi Simacemuda di DKP. Sementara penilaian untuk Si Poli RSUD Mimika dijadwalkan berlangsung pada Sabtu.
Dr. Asmi Citra Malina menjelaskan bahwa tim ditugaskan Kemendagri untuk memverifikasi langsung inovasi yang diajukan oleh setiap daerah, khususnya wilayah Papua.
“Kami harus memastikan bahwa inovasi yang diajukan benar-benar berjalan. Untuk Mimika ada dua inovasi yang diusulkan, dan apa yang disampaikan kepala dinas hari ini dapat langsung kami lihat di lapangan,” ujar Asmi.
Ia menilai inovasi-inovasi yang dikembangkan Pemkab Mimika berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Papua.
Dalam pemaparan dan peninjauan lapangan, Asmi melihat Simacemuda sebagai terobosan yang mampu mempercepat pemasaran hasil kebun masyarakat.
Melalui sistem digital dan dukungan Kios Pangan Keliling, distribusi dinilai lebih mudah dan efisien.
“Persoalan paling mendesak adalah pemasaran. Simacemuda ini menjawab kebutuhan itu dan memberi peluang keuntungan lebih baik bagi petani. Ini inovasi yang berkelanjutan dan terus berkembang,” tuturnya.
Asmi juga menilai antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam memanfaatkan layanan tersebut.
Rekomendasi Penguatan Sistem
Meski memberikan apresiasi, tim validasi menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan Simacemuda di lapangan, antara lain:
Perlunya penerbitan SK atau kebijakan resmi yang mengatur PIC penjemputan barang dan mekanisme monitoring.
Diperlukan alur kerja baku, mulai dari pengumpulan hasil kebun hingga pemasaran.
Kelompok tani disarankan melakukan pencatatan penjualan agar progres dan efektivitas program dapat terukur.
“Harus ada alur jelas dari penjemputan sampai pemasaran, supaya inovasi ini semakin kuat dan terus berkembang,” pungkas Asmi.
(moa)