Singkawang, fajarpapua.com – Bupati Mimika Johannes Rettob menghadiri Konferensi Kota Toleran (KKT) 2025 yang digelar Setara Institute di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, 15–16 November 2025.
Kehadiran Bupati Mimika dalam kegiatan ini merupakan undangan resmi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Dalam forum tersebut, Bupati Rettob memaparkan kondisi keragaman masyarakat Mimika serta langkah pemerintah daerah dalam menjaga toleransi.
Bupati Rettob menyebut KKT menjadi ruang penting bagi daerah untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman.
“Setiap gagasan yang lahir dalam forum ini adalah langkah menuju Mimika yang semakin rukun dan maju,” kata Bupati Rettob dalam paparannya.
Mimika dikenal sebagai wilayah dengan tingkat heterogenitas tinggi. Pemerintah daerah mencatat terdapat sekitar 52 kerukunan yang bernaung di bawah pembinaan Pemkab Mimika.
Berdasarkan data statistik sektoral, komposisi penduduk berdasarkan agama meliputi Kristen 48,7 persen, Katolik 22,76 persen, Islam 28,9 persen, Hindu 0,08 persen, Buddha 0,05 persen, dan Konghucu 0,01 persen.
Menurut Bupati Rettob, keragaman tersebut membutuhkan upaya berkelanjutan agar hubungan sosial masyarakat tetap harmonis.
Melalui KKT, Mimika berupaya menyerap praktik baik dari daerah lain terutama terkait kebijakan inklusif dan pelayanan publik yang ramah keberagaman.
Pemkab Mimika juga terus bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelenggarakan dialog serta kegiatan harmonisasi lintas agama.
Program tersebut menjadi salah satu langkah mempertahankan stabilitas sosial di tengah keberagaman penduduk.
Melalui partisipasi pada KKT 2025, Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmen bahwa toleransi merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah dan menjadi fondasi menuju Mimika yang rukun dan inklusif.
Setara Institute menempatkan KKT sebagai wadah kolaborasi antardaerah untuk memperkuat ekosistem toleransi.
Forum ini juga mendorong pemerintah daerah mengembangkan kebijakan yang mampu menekan potensi gesekan sosial.(red)