Timika, fajarpapua.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahap III atau tahap akhir, Kamis (21/11), di Aula Cenderawasih 66 Hotel Timika.
Kegiatan ini bertujuan menyempurnakan dokumen RPB melalui komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana yang terpadu.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Ananias Faot, mewakili Bupati Mimika. Hadir pula narasumber dari BPBD Provinsi Papua, perwakilan OPD, dunia usaha, serta organisasi masyarakat.
Sosialisasi ini memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai tahapan penyusunan RPB sekaligus menjaring masukan, saran, hingga data pendukung untuk memperkuat kualitas dokumen.
Melalui pendekatan Pentahelix, BPBD berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama dalam merancang penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Ananias menyampaikan Mimika memiliki kekayaan alam yang besar, namun juga menyimpan potensi kerawanan bencana yang tidak dapat diabaikan.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap risiko banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga potensi bencana non-alam dan konflik sosial. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa kita persiapkan bagaimana menghadapinya,” ujarnya.
Ia menegaskan penyusunan RPB 2025–2029 bukan semata kewajiban administratif, melainkan peta jalan keselamatan masyarakat Mimika dalam lima tahun ke depan.
Menurutnya, paradigma penanggulangan bencana kini bergeser dari sekadar respons tanggap darurat menuju fokus pada pengurangan risiko.
“Dokumen tidak boleh hanya disusun di belakang meja—rapi secara fisik tetapi lemah dalam implementasi. Saya mengajak dunia usaha menyelaraskan program CSR dengan dokumen RPB agar tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati Mimika menekankan tiga poin utama yang wajib menjadi perhatian seluruh pihak:
Integrasi dokumen RPB dalam perencanaan daerah.
Dokumen harus sejalan dengan RPJMD dan menjadi dasar perencanaan pembangunan.
RPB wajib masuk Renstra dan Renja OPD.
Penanggulangan bencana merupakan tugas bersama, bukan hanya BPBD.
Komitmen pihak non-pemerintah.
Karakteristik Mimika yang melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat menuntut kolaborasi nyata.
“Saya minta Bappeda dan tim anggaran memastikan substansi RPB masuk dalam RPJMD. Saya instruksikan dinas PU, Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, dan OPD lainnya: buka dokumen RPB ini, lihat apa peran dinas Anda,” tekan Bupati.
Ia berharap lokakarya akhir ini menghasilkan komitmen bersama dalam membangun Mimika sebagai daerah yang tangguh, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Kita jaga alam Mimika, maka alam akan menjaga kita. Dokumen ini tidak boleh hanya tersimpan di lemari arsip. Butuh masukan, kritik, dan data riil dari para pemangku kepentingan,” tutupnya. (ron)