Timika, fajarpaua.com – Keributan antara warga Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, dengan sekelompok masyarakat dari Kabupaten Deiyai terjadi pada Jumat (21/11).
Peristiwa tersebut diduga dipicu pemasangan patok batas wilayah yang menjadi sumber sengketa antara kedua kabupaten.
Dalam video yang beredar di media sosial, tampak warga Kapiraya mengusir sekelompok masyarakat yang disebut berasal dari Deiyai dan diduga hendak memasang patok batas yang diklaim sebagai bagian dari wilayah Deiyai.
Aksi itu memicu ketegangan di lapangan hingga aparat harus turun tangan.
Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman membenarkan terjadinya keributan tersebut.
“Iya benar, informasinya terkait tapal batas,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Kapolres memastikan tidak ada korban dalam insiden itu. “Tidak ada korban,” katanya.
Aparat keamanan bersama pemerintah setempat telah berada di lokasi dan berhasil meredam situasi. Penjagaan sementara dilakukan untuk mengantisipasi gesekan lanjutan.
Sengketa Lama Mimika–Deiyai
Keributan di Kapiraya terjadi di tengah panjangnya persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai.
Sengketa wilayah di kawasan Kapiraya telah berulang kali memicu ketegangan. DPRK Mimika sebelumnya mendorong penyelesaian batas wilayah Wakia–Kapiraya melalui mediasi bersama pemerintah provinsi, menyusul klaim sebagian wilayah Kapiraya oleh Deiyai.
Sejumlah tokoh adat di Mimika juga menolak rencana pemekaran kampung oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai yang dianggap masuk ke wilayah adat Mimika.
Penolakan itu pernah berujung pada penutupan Bandara Perintis Kapiraya oleh masyarakat setempat pada Juli 2024 sebagai bentuk protes.
Faktor Tambahan di Kapiraya
Selain sengketa batas wilayah, Kapiraya juga menjadi lokasi tension akibat aktivitas pertambangan ilegal yang ditolak masyarakat adat.
Sejumlah laporan dari jaringan masyarakat sipil menyebut aktivitas tambang ilegal di wilayah adat turut memperkeruh hubungan antarkomunitas serta meningkatkan kebutuhan penegakan keamanan di kawasan tersebut.
Langkah Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Mimika dan Deiyai sebelumnya saling menyampaikan sikap terkait klaim wilayah Kapiraya.
Pihak Mimika menegaskan Kapiraya merupakan wilayah adat Kamoro, sementara pihak Deiyai menyebut terdapat dua bagian Kapiraya — wilayah atas dan wilayah bawah.
Hingga saat ini, proses penyelesaian batas wilayah masih menunggu kebijakan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Aparat mengimbau masyarakat tidak mengambil tindakan sepihak sambil menunggu proses penetapan batas resmi.
Pihak kepolisian memastikan situasi di Kapiraya telah kondusif dan meminta warga dari kedua daerah menahan diri agar keributan serupa tidak terulang. (ron)