Timika, fajarpapua.com — Persoalan sengketa tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Deiyai di Distrik Kapiraya mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah Mimika.
Dihadapan massa aksi di Kantor DPRK Mimika, Bupati Johannes Rettob menyampaikan isu tapal batas sudah dibahas bersama Bupati Deiyai dan Gubernur Papua Tengah. Saat ini Pemda Mimika masih menunggu penetapan jadwal rapat bersama Kementerian Dalam Negeri untuk penyelesaian secara menyeluruh.
“Sekarang tinggal menunggu waktu untuk rapat secara keseluruhan bersama Kementerian Dalam Negeri,” kata Bupati di hadapan massa aksi, Selasa (25/11).
Ia memastikan pemerintah daerah telah mengirim surat resmi kepada Mendagri terkait pengembalian tapal batas Mimika dengan daerah lain.
“Saat ini tapal batas dengan Kaimana, Asmat, Kabupaten Puncak, dan Nduga itu sudah selesai, tinggal Deiyai dan Dogiyai. Kita akan berusaha,” jelasnya.
Bupati menambahkan, tahun depan pemerintah merencanakan pembangunan perumahan di wilayah perbatasan. Langkah ini diambil untuk menjaga keutuhan wilayah Mimika dari potensi klaim pihak lain.
“Saat dibangun harus ada yang menempati agar tidak ada yang mengambil tanah tanpa izin. Kita harus sama-sama menjaga wilayah kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRK Mimika Primus Natikaperyau menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait percepatan penyelesaian sengketa tapal batas tersebut.
“Kami wakil dari masyarakat, kami juga akan terus mendorong agar masalah cepat diselesaikan. Saya berharap masyarakat juga bantu kami,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu massa Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) menyerahkan aspirasi yang berisi:
- Kembalikan hak ulayat masyarakat adat Suku Kamoro/Mimika Wee dari Potowaiburu sampai Nakai.
- Meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi penyelesaian tapal batas.
- Dinas Perhubungan segera tutup Bandara Tuapa di Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah.
- Polsek dan Koramil segera dibangun di Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah.
- Pemerintah Kabupaten Mimika segera selesaikan masalah tapal batas Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Dogiyai sebelum Natal 2025.
- Kembalikan wilayah adat Suku Kamoro/Mimika Wee dari adat Mepago ke wilayah adat Bomberai.
- Massa meminta Bupati Mimika menunjuk Plt Distrik Urumuka, Distrik Temare, dan Distrik Kamora.
- Massa meminta Bupati Mimika mengganti Kepala Distrik Mimika Barat Tengah.
- Massa meminta aparat menangkap oknum aktor konflik pembakaran rumah di Kampung Wakia serta penyerobotan wilayah adat Mimika Wee.(ron)
