Jayapura, fajarpapua.com- Seluruh Direktur Rumah Sakit daerah maupun swasta serta para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Papua sepakat memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan diseluruh wilayah.
Kesepakatan ini menjadi tindak lanjut hasil audit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang dilakukan di RSUD Yowari, RSUD Abepura, RS Dian Harapan, dan RS Bhayangkara.
Pernyataan komitmen tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (28/11/2025).
Gubernur mengatakan, pertemuan ini secara khusus membahas peningkatan pelayanan kesehatan, terutama penanganan kasus gawat darurat dan sistem pelayanan rujukan di Puskesmas maupun Rumah Sakit. “Jadi mereka sudah sepakat untuk perbaiki layanan dimulai dari tingkat Puskesmas, kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit sesuai tahapan yang ditetapkan,” kata Gubernur Fakhiri.
Ia menyebut setiap masa kepemimpinan menghadapi tantangan fiskal yang berbeda, namun urusan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. “Semua orang tahu setiap pemimpin berbeda-beda masanya, baik dari sisi besaran anggaran APBD maupun Otsus. Tetapi urusan kesehatan harus menjadi penting karena keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi,” katanya.
Gubernur menjamin pelayanan kesehatan akan diberikan secara merata tanpa memandang latar belakang masyarakat yang datang berobat. “Di era kepemimpinan saya, kami akan tetap memberikan yang terbaik untuk kesehatan tanpa melihat latar belakang sosial, semua orang harus dilayani,” sambungnya.
Gubernur menyampaikan seluruh pimpinan RS dan Kepala Dinas Kesehatan telah memahami hasil audit Kemenkes RI secara mendalam. “Sehingga kami sudah bersepakat untuk memperbaiki itu dengan harapan rumah sakit di Papua bisa memberikan pelayanan yang baik,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, Pemerintah Provinsi Papua akan mengupayakan alokasi dana yang memadai meskipun disesuaikan dengan kondisi fiskal saat ini. “Saya sudah perintahkan staf untuk menghitung anggaran yang ada, mungkin tidak sebesar sebelumnya, tentu akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal saat ini. Intinya kami pemerintah akan mendukung setiap RS yang ada di Papua termasuk swasta. Dengan harapan ketika masyarakat datang berobat bisa terlayani dengan baik,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan rencana kolaborasi regional terkait mekanisme bantuan komplementer dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua, bahkan tidak menutup kemungkinan dibahas bersama Gubernur se-Tanah Papua untuk memastikan dukungan kolektif pada Rumah Sakit di Provinsi Induk. “Bupati, walikota dan para Gubernur se-Tanah Papua harus mendukung rumah sakit yang ada di Provinsi Induk. Dengan begitu pelayanan kesehatan bisa berjalan sesuai harapan masyarakat,” harapnya.
Fakhiri berharap akan ada perubahan signifikan di seluruh RS dan Puskesmas ke depannya. Ia juga menambahkan akan memverifikasi klaim Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengenai layanan Puskesmas 24 jam yang dikabarkan sudah berjalan. (hsb)