Jayapura, fajarpapua.com – Kualitas pelayanan publik di Papua kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan.
Kunjungan yang dipimpin Putih Sari ini dilakukan dalam rangka masa reses persidangan II tahun 2025–2026, dengan fokus utama pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Bumi Cenderawasih.
Dalam pertemuan di Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Komisi IX menilai tantangan geografis dan keterbatasan akses antarwilayah masih berdampak langsung pada kualitas layanan dasar, terutama kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Putih Sari menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan publik di Papua masih sangat terasa.
“Tingkat kemiskinan, derajat kesehatan masyarakat, ketersediaan tenaga kesehatan, perlindungan pekerja, dan kepesertaan jaminan sosial masih tertinggal dibandingkan daerah lain,” ujarnya.
Kasus Ibu Hamil Jadi Sorotan
Fokus utama kunjungan kali ini adalah penanganan kasus meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga tidak mendapatkan pelayanan optimal di salah satu fasilitas kesehatan.
Komisi IX meminta penjelasan menyeluruh terkait alur rujukan darurat, kesiapan fasilitas kesehatan, hingga kepatuhan terhadap regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan UU Kesehatan.
Kasus penolakan pasien, tegas Putih Sari, merupakan pelanggaran serius. Merespons hal ini, Kementerian Kesehatan telah menurunkan tim investigasi dan memastikan audit menyeluruh terhadap rumah sakit serta tata kelola pelayanan kesehatan di Papua.
“Kami ingin memastikan langkah korektif sudah dan akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Meskipun baru dilantik pada 8 Oktober, Fakhiri menyatakan telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan di sembilan kabupaten/kota, termasuk penguatan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Seluruh kebijakan daerah akan diselaraskan dengan kebijakan nasional. Pemerintah Provinsi Papua siap mempercepat langkah-langkah perbaikan, terutama pada sektor pelayanan publik,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung program strategis nasional, termasuk rencana pembangunan sarana pertanian pada tahun mendatang.
Selain isu kesehatan darurat dan fasilitas layanan, Komisi IX juga menyoroti pelaksanaan program-program pelayanan publik lain seperti:
percepatan penanganan stunting,
optimalisasi kepesertaan JKN,
perbaikan tata kelola hubungan industrial,
perlindungan pekerja migran Papua, dan
perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal.
Seluruh sektor tersebut, menurut Komisi IX, merupakan indikator yang harus dibenahi untuk memperkuat kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Di akhir pertemuan, Gubernur Fakhiri mengajak rombongan Komisi IX untuk melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya mama-mama Papua yang berjualan di pasar.
“Kami harap Komisi IX bisa menyapa masyarakat kecil agar melihat langsung kondisi pelayanan publik di akar rumput dan mendengar masukan masyarakat,” ujarnya.
Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi IX dalam penguatan fungsi pengawasan serta penyusunan regulasi terkait pelayanan publik di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. (hsb)
