Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya mencari jalan keluar guna menyelesaikan konflik yang terjadi di Distrik Kwamki Narama.
Upaya tersebut ditunjukkan dengan digelarnya pertemuan antara Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong dan Sekda Abraham Kateyau bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat dari berbagai suku dan kekerabatan di Pendopo Rumah Negara, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Selasa (6/1).
Bupati Rettob mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara menyeluruh dan berkeadilan, dengan melibatkan seluruh unsur adat dan masyarakat.
“Pemerintah berusaha mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan konflik Kwamki Narama. Karena itu, kami mengumpulkan dan meminta masukan dari seluruh tokoh masyarakat dan tokoh adat dari semua suku dan kekerabatan yang ada di Kabupaten Mimika,” ujar Bupati Rettob.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan pemerintah daerah sepakat dengan masukan para tokoh adat terkait perlunya memperketat pengamanan di wilayah konflik guna mencegah jatuhnya korban tambahan.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menegaskan pemerintah daerah telah membangun komunikasi intensif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk berkolaborasi menyelesaikan konflik tersebut.
“Kami sudah berupaya membangun komunikasi dan kerja sama dengan Forkopimda agar penanganan konflik ini dapat dilakukan secara bersama-sama,” kata Wabup Kemong.
Sebagai anak adat, Wakil Bupati Mimika juga secara khusus meminta kedua belah pihak yang bertikai untuk menghentikan konflik yang telah menelan korban jiwa.
Ia menegaskan perdamaian harus menjadi pilihan utama demi keselamatan masyarakat.
Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat Yohanis Kibak menyampaikan pandangan tegas agar Pemerintah Kabupaten Mimika tidak mengeluarkan dana untuk membayar kepala atau cuci darah dalam konflik antar kelompok.
“Hal ini perlu dilarang karena jika dilakukan justru akan mendorong konflik serupa terus berulang di kemudian hari,” tegas Yohanis Kibak.
Namun demikian, ia menekankan pemerintah tetap berkewajiban membantu kedua belah pihak, khususnya dalam pengadaan bahan makanan yang akan digunakan dalam proses perdamaian adat.
Tokoh masyarakat lainnya, Johan Zonggonau menilai penyelesaian konflik harus dilakukan hingga ke akar persoalan dengan melibatkan pihak yang bertikai, aparat keamanan, serta pemerintah daerah.
Ia juga menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya jenazah Joyi Murib harus tetap berada di RSUD Mimika, serta perlunya pendekatan khusus kepada pihak Waimum Newegelen yang saat ini ditahan maupun Waimum di lapangan agar bersedia menerima korban ke-10 sebagai bagian dari proses perdamaian.
Sementara itu, anggota DPRK Mimika yang juga tokoh masyarakat Suku Dani, Martinus Walilo menekankan pentingnya penegakan hukum positif dalam penanganan konflik Kwamki Narama.
“Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pihak yang bertikai. Seluruh pihak yang bertanggung jawab dari kedua kubu harus diamankan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar personel gabungan TNI-Polri melakukan pengawasan selama 24 jam, melaksanakan sweeping senjata tajam termasuk panah, serta membatasi atau melarang keluar masuk kendaraan roda empat ke lokasi pertikaian.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Dem Hagabal menegaskan bahwa pemerintah harus terus mendorong agar kubu Newegelen menerima korban ke-10 sebagai bagian dari penyelesaian konflik.
Ia juga meminta aparat keamanan bertindak tegas melalui razia untuk mencegah potensi konflik susulan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik Kwamki Narama secara damai, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan peran adat, masyarakat, pemerintah, serta aparat keamanan. (mas)
