Timika, fajarpapua.com – Tokoh intelektual Suku Amungme, Ely Dolame meminta Bupati Puncak ikut berperan aktif menyelesaikan konflik warganya yang terjadi di Distrik Kwamki Narama yang sangat meresahkan karena menimbulkan gangguan Kamtibmas di Kabupaten Mimika.
“Karena konflik yang terjadi di Distrik Kwamki Narama itu saudara-saudara kita warga Kabupaten Puncak yang datang dan tinggal di Timika. Jadi Bupati puncak harus berperan untuk menyelesaikan masalah tersebut baru Bupati Mimika memberikan dukungan,” kata Elly, Senin (5/1) malam.
Menurutnya, adanya pernyataan dari oknum yang mengaku sebagại intelektual Papua Tengah yang menyatakan Bupati Mimika harus bertanggung jawab atas konflik di Kwamki Narama itu sangat keliru. Pasalnya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Puncak.
“Yang disampaikan oleh intelektual Papua Tengah itu sangat keliru, mengkritik boleh tapi jeli dan menggunakan akal sehat dalam melihat pernasalahan, Bupati Mimika tugasnya menjaga Kamtibmas Mimika agar tidak melebar dari TKP. Yang berperan aktif harus Bupati Puncak melakukan pendekatan kepada warganya. Saya lihat malah Bupati Mimika bersama aparat Kepolisian yang berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah itu berarti Bupati Mimika tidak diam dan tidak membiarkan,” tuturnya.
Selain itu, Elly juga mengingatkan kepada Bupati Puncak agar membawa pulang masyarakatnya jika tidak bisa menjaga Kamtibmas di Kabupaten Mimika. Hal tersebut agar Kwamki Narama bisa maju, tidak tertinggal seperti wilayah lain di Kota Timika.
“Jika permintaan saya tidak diindahkan saya minta Bupati Puncak silahkan bawa pulang masyarakatnya, mau perang kah atau bikin apa silahkan disana jangan di Mimika. Kita Amungme-Kamoro tuan rumah tinggal baik-baik, ini warga luar bikin kacau, penyebab Mimika tidak bisa maju. Silahkan datang ke Mimika tapi hargai tuan rumah jangan datang cari makan dengan membuat kekacauan yang bikin masyarakat Mimika tidak nyaman dan resah,” ungkapnya.
Elly menegaskan untuk para provokator dan kepala perang juga harus bertanggung jawab atas konflik tersebut. Oleh karena itu ia meminta kepada aparat keamanan agar menangkap dan memproses hukum karena dengan sengaja menghasut dan memprovokasi melakukan pembunuhan atas nama adat.
“Yang harus bertanggung jawab adalah provokator dan kepala perang, tangkap dan hukum mereka. Tegakkan hukum positif, tidak ada atas nama adat untuk membunuh manusia,” tegasnya.(ron,)
