Timika, fajarpapua.com – Tokoh masyarakat suku Damal, Willem Wandik, menyampaikan duka mendalam sekaligus keprihatinan serius atas kembali terjadinya konflik antarwarga di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Ia menilai pertikaian antara kelompok Dang dan Newegalen merupakan peristiwa memalukan yang mencederai nilai kemanusiaan dan martabat orang Papua, khususnya Suku Damal.
Dalam video pernyataannya yang diterima fajarpapua.com, Rabu (7/1) Willem menegaskan sebagai masyarakat yang telah terdidik, berperan dalam kehidupan gereja, serta terlibat dalam pemerintahan, konflik berdarah semacam ini justru menjadi tamparan keras bagi jati diri orang Papua.
“Sebagai orang Damal, orang gereja, orang intelektual, dan bagian dari pemerintahan, kami sangat malu. Perang terus terjadi, dari Puncak, Ilaga, hingga Kwamki Narama. Ini menandakan kemunduran serius bagi orang Papua,” ujar Willem.
Mantan Bupati Puncak ini juga menyoroti dampak konflik horizontal yang terus berulang dan telah merenggut nyawa generasi terbaik suku Damal.
Menurutnya, korban konflik bukanlah orang sembarangan, melainkan generasi penerus yang seharusnya menjadi harapan masa depan.
“Orang-orang yang mati ini adalah generasi hebat, generasi penerus. Namun karena pertikaian antarkelompok dan antarkeluarga, generasi kita justru hilang sia-sia,” katanya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Willem menilai budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi harus dihentikan secara tegas dan bermartabat.
Ia mengingatkan ketika kelompok lain terus berkembang dan maju, orang Papua justru melemahkan diri sendiri dengan konflik internal.
“Dalam iman kami diajarkan untuk berkembang dan berbuah. Tetapi jika kita berkembang sambil terus berperang, pada akhirnya kita akan habis oleh konflik kita sendiri,” tegasnya.
Karena itu, Willem mendesak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga DPR Provinsi Papua Tengah untuk tidak tinggal diam.
Ia menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata dalam menjamin proses perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Perdamaian tidak cukup hanya difasilitasi pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi dan DPR Provinsi harus turun langsung untuk menjembatani perdamaian yang sungguh-sungguh,” ujarnya.
Selain upaya dialog dan rekonsiliasi, Willem juga menuntut penegakan hukum positif secara konsisten agar konflik serupa tidak terus berulang di masa depan.
“Jika masih ada yang memicu perang, tangkap dan proses sesuai hukum. Ini Kota Mimika, bukan medan perang. Perang harus dihentikan agar generasi kita tidak terus mati sia-sia,” pungkasnya. (moa)
