Timika, fajarpapua.com – Sekelompok massa yang mengatasnamakan Rakyat Mimika Bangkit Untuk Perdamaian menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Mimika, Jalan Cendrawasih, Timika, Rabu (7/1).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus tuntutan agar konflik yang terus berulang di Distrik Kwamki Narama segera dihentikan secara permanen.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bersama DPRD Mimika untuk bersikap serius dan mengambil langkah nyata guna menyelesaikan konflik sosial yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, mengganggu perekonomian, serta menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Awalnya, aksi damai direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Mimika di SP III, dengan titik kumpul di Kantor DPRD Mimika.
Namun, setelah massa berkumpul dan ditemui oleh sejumlah anggota DPRD Mimika, rencana menuju Kantor Bupati dibatalkan karena adanya agenda pertemuan antara Pemda Mimika dan DPRD Mimika yang dijadwalkan berlangsung di Kantor DPRD.
Massa pun memilih menunggu di lokasi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yoki Sodegau, dalam orasinya menegaskan konflik di Distrik Kwamki Narama harus dihentikan karena telah membawa dampak buruk bagi masyarakat.
“Kami sudah bosan dengan konflik ini. Tidak peduli siapa dan dari mana pihak yang terlibat, kami minta Pemda Mimika dan DPRD Mimika menghentikan konflik di Kwamki Narama selamanya,” tegas Yoki.
Ia menambahkan, seluruh masyarakat Mimika membutuhkan kedamaian agar kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, konflik yang terus berulang menunjukkan belum adanya penyelesaian yang serius dan menyeluruh.
“Bukan hanya kami tujuh suku yang butuh kedamaian, tetapi juga saudara-saudara kita dari daerah lain yang tinggal dan bekerja di Mimika. Bukan sekadar mengamankan konflik, tetapi harus benar-benar menyudahi konflik di Kwamki Narama agar tidak terulang lagi,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi massa aksi, Anggota DPRD Mimika, Anton Alom, menyampaikan pihaknya sepakat konflik di Kwamki Narama harus dihentikan.
Ia menyebutkan DPRD Mimika akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan konflik sosial sebagai solusi jangka panjang.
“Kami sepakat konflik ini harus dihentikan. Saya sendiri orang Kwamki Narama dan sudah sangat lelah melihat perang terus terjadi. Kami akan mengusulkan dan mendorong Perda tentang konflik sosial agar konflik seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Anton juga mengungkapkan bahwa pada hari yang sama DPRD Mimika bersama Pemda Mimika akan menggelar pertemuan khusus untuk membahas penyelesaian konflik di Distrik Kwamki Narama.
“Siang ini kami akan bertemu dengan Pemda Mimika di kantor DPRD. Kami akan kembali mendorong Perda konflik sosial. Jika Perda tersebut sudah ada, maka tidak ada lagi alasan untuk kekerasan dan saling membunuh,” pungkasnya. (ron)
