Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menerima langsung aspirasi massa aksi yang tergabung dalam Rakyat Mimika Bangkit Hentikan Konflik Kwamki Narama, di Pendopo Rumah Negara SP III Timika, Rabu (7/1).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Mimika menerima dokumen aspirasi yang diserahkan oleh penanggung jawab aksi, Yance Sani, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap konflik berkepanjangan yang terjadi di Distrik Kwamki Narama.
Adapun sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika antara lain:
- Meminta Pemda Mimika bertanggung jawab penuh melakukan restorasi dan pemulihan total terhadap seluruh korban konflik, baik korban jiwa maupun harta benda, bukan sekadar angka statistik.
- Segera dilakukan dialog terbuka (telah dilaksanakan).
- Mendesak DPRK Mimika untuk segera membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus tentang konflik adat.
- Menuntut penegakan hukum negara secara adil tanpa pandang bulu serta menangkap para pelaku konflik (telah dilakukan).
- Melaksanakan rekonsiliasi damai yang bermartabat, bukan sekadar seremonial, namun perdamaian sejati agar konflik tidak terulang kembali.
- Menetapkan Distrik Kwamki Narama sebagai kawasan wisata adat Orang Gunung sebagai jalan pembangunan berbasis budaya, kesejahteraan, dan perdamaian, bukan kekerasan.
- Membangun pos-pos keamanan permanen di setiap kampung.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja DPRK maupun Pemda, khususnya yang menangani konflik.
- Melibatkan lembaga adat dan gereja sebagai pilar utama penjaga perdamaian.
- Membuka transparansi dan partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan penanganan konflik.
Yance Sani dalam penyampaiannya menegaskan aksi damai yang dilakukan murni bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Kabupaten Mimika.
Ia menilai konflik di Kwamki Narama tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat, tetapi juga memengaruhi stabilitas seluruh wilayah Mimika.
“Aksi yang kami lakukan berangkat dari keresahan hati kami. Kami tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga masukan, ide, dan gagasan agar Kwamki Narama bisa damai selamanya dan tidak ada lagi konflik sampai kapan pun,” ujar Yance.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan pemerintah daerah turut merasakan keresahan masyarakat dan menegaskan tidak pernah tinggal diam dalam upaya penyelesaian konflik.
“Keresahan yang kalian alami, kami pemerintah juga merasakannya. Kami tidak diam. Upaya perdamaian sudah dilakukan berulang kali, baik oleh Pemda Mimika maupun Pemda Puncak sejak awal,” kata Bupati Rettob.
Ia menambahkan proses perdamaian dilakukan secara hati-hati karena menyangkut persoalan internal yang sangat sensitif, sehingga tidak bisa melibatkan banyak pihak atau dilakukan secara terbuka.
“Kami berharap upaya perdamaian ini menjadi yang terakhir. Kami lakukan dengan kekuatan penuh, karena tujuan kami bukan hanya menghentikan perang hari ini, tetapi memastikan tidak ada lagi konflik di Kwamki Narama ke depannya,” tegasnya.
Terkait pembangunan di Distrik Kwamki Narama, Bupati Rettob mengungkapkan Pemda Mimika telah menyiapkan rencana induk (masterplan), namun membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan.
“Kami sudah punya masterplan pembangunan Kwamki Narama, tetapi tentu perlu proses dan persiapan yang matang,” ungkapnya.
Sementara terkait Perda Konflik Adat, Bupati memastikan hal tersebut telah direncanakan dan akan segera dibahas bersama berbagai pihak terkait.
“Perda konflik adat sudah pernah kami bicarakan. Ini harus dibahas secara komprehensif dengan melibatkan ahli budaya dan pihak terkait agar regulasi yang dihasilkan benar-benar tepat dan berkeadilan,” pungkasnya.
(ron)
