Timika, fajarpapua.com – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Mimika menjadikan pengembangan tanaman sagu sebagai salah satu program prioritas dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, ditopang dengan kebersamaan lintas agama di lingkungan kerja.
Kepala Dinas TPHP Mimika Alice Irene Wanma mengatakan, pengembangan sagu terus didorong karena memiliki potensi besar sebagai sumber pangan lokal sekaligus penghidupan masyarakat. Pada tahun lalu, pemerintah pusat memberikan bantuan alat pengelolaan sagu yang kemudian ditindaklanjuti melalui program pembersihan dan penataan lahan.
“Saat ini sekitar 50 hektare lahan sagu telah dibersihkan oleh dua kelompok masyarakat dengan sistem swakelola. Anggaran langsung ditransfer ke rekening kelompok dan dibayarkan berdasarkan progres pekerjaan,” ujar Alice, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, pengelolaan sagu dilakukan secara teknis agar kualitas tanaman tetap terjaga, termasuk pengaturan jumlah anakan dalam satu rumpun supaya tidak mengganggu pertumbuhan induk tanaman.
Dalam pelaksanaan program sagu tersebut, Dinas TPHP Mimika juga menjalin kolaborasi dengan PT Freeport Indonesia, baik dalam dukungan transportasi, pendampingan masyarakat, maupun sinergi dengan program bantuan APBN dari pemerintah pusat.
“Kolaborasi ini penting agar program benar-benar berdampak bagi kesejahteraan petani. Harapan kami, ke depan masyarakat semakin mandiri dan sektor pertanian Mimika terus berkembang,” jelasnya.
Selain fokus pada program kerakyatan, Alice juga menekankan pentingnya kebersamaan internal sebagai fondasi pelayanan publik. Dinas TPHP Mimika secara konsisten melaksanakan ibadah rutin setiap bulan yang melibatkan seluruh pegawai lintas denominasi dan agama, baik Kristen, Katolik, maupun Muslim.
“Ibadah ini kami laksanakan secara bergilir setiap bulan. Semua gereja dan agama kami libatkan agar kebersamaan tetap terjaga,” katanya.
Menurutnya, ibadah bersama menjadi sarana pembinaan rohani sekaligus penguatan moral aparatur dalam menjalankan tugas, terutama karena sektor pertanian bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pekerjaan kami ini berat karena langsung menyentuh petani dan masyarakat di lapangan. Karena itu, kami percaya dengan doa bersama, Tuhan akan menolong kami dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing,” ungkap Alice.
Di sisi lain, Dinas TPHP Mimika juga terus membenahi sumber daya manusia, khususnya penyuluh pertanian. Dari total 27 penyuluh yang ada, baru 10 orang berstatus resmi di bawah Kementerian Pertanian, sementara 17 lainnya masih dalam proses penyesuaian administrasi dan peningkatan kompetensi.
“Sebanyak 17 orang ini masih berstatus pelaksana karena dalam SK mereka belum tercantum sebagai penyuluh pertanian. Mereka harus mengikuti pelatihan teknis dan sertifikasi agar bisa diakui secara nasional,” pungkasnya. (moa)
