Timika, fajarpapua.com – Masyarakat Tsingwarop kembali menegaskan dukungannya terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika dan Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) untuk terus memperjuangkan divestasi saham PT Freeport Indonesia agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Perwakilan masyarakat Tsingwarop, Markus Beanal, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati Mimika Johannes Rettob yang merespons aspirasi masyarakat dengan datang langsung ke Honai FPHS dan LMA Tsingwarop pada Selasa (13/1).
Kehadiran Bupati dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat adat terkait kepemilikan saham Freeport.
Markus juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang sempat terjadi, termasuk aksi demonstrasi dan pernyataannya melalui video yang ditujukan kepada Bupati Mimika.
“Saya minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Saya sempat marah dan menyampaikan protes lewat aksi demo dan video. Namun Bupati Mimika ini sangat luar biasa, beliau tidak marah dan justru datang langsung secara kekeluargaan menemui kami di honai,” ujar Markus.
Ia menilai langkah Bupati Johannes Rettob sebagai sikap kepemimpinan yang bijaksana dan berpihak pada masyarakat adat.
Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan masyarakat terkait saham Freeport.
Lebih lanjut, Markus menegaskan masyarakat Tsingwarop meminta agar perjuangan divestasi saham PT Freeport Indonesia terus dikawal hingga tuntas.
Ia berharap pemerintah daerah bersama FPHS tidak berhenti di tengah jalan dalam memperjuangkan hak ekonomi masyarakat adat.
“Saya minta Pak Bupati dan pengurus FPHS, Pak Yohan dan Pak Yafet, untuk terus memperjuangkan divestasi saham ini sampai selesai. Perjuangan ini sudah berlangsung lama dan kami percayakan kepada Bupati sebagai orang tua kami untuk terus berjuang,” tegasnya.
Masyarakat Tsingwarop berharap divestasi saham Freeport dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat di wilayah Mimika, Papua Tengah.
Mereka juga meminta agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan orang asli Papua. (ron)
