Batam fajarpapua.com – Bupati Mimika Johannes Rettob menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu hingga Selasa, 18–20 Januari 2026.
Kehadiran Bupati Mimika dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional, khususnya dalam mendukung visi Asta Cita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Rettob mengatakan, Rakernas APKASI menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan kabupaten sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
“Rakernas APKASI ini sangat penting sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Melalui forum ini, kami ingin memastikan aspirasi serta potensi Kabupaten Mimika dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional,” ujar Johannes Rettob.
Dalam rangkaian Rakernas XVII APKASI, terdapat sejumlah forum dialog strategis yang diikuti para kepala daerah, diantaranya:
Pertama, forum kemandirian pangan melalui dialog bersama Menteri Pertanian RI Dr Ir H Andi Amran Sulaiman MP yang membahas penguatan ekosistem pertanian daerah, hilirisasi sektor pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai pilar utama kemandirian pangan nasional.
Kedua, forum konektivitas infrastruktur bersama Menteri Pekerjaan Umum RI Ir Dody Hanggodo MPE yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dasar kabupaten guna mendukung pelayanan publik dan hilirisasi ekonomi daerah dalam kerangka Asta Cita.
Ketiga, forum optimalisasi dana perkebunan melalui dialog dengan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Normansyah Syahruddin yang membahas pemanfaatan dana perkebunan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat di kabupaten penghasil, termasuk wilayah Papua.
Selain forum sektoral, Bupati Mimika juga mengikuti diskusi panel yang membahas isu strategis pemerintahan daerah, diantaranya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD serta penataan ulang kewenangan pusat dan daerah melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Poin-poin yang dibahas dalam diskusi panel sangat penting untuk menjaga semangat dan marwah otonomi daerah. Setiap perubahan regulasi harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat di daerah,” ujar Bupati Rettob.
Ia berharap, melalui partisipasi aktif dalam Rakernas XVII APKASI, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Pusat semakin kuat sehingga percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Mimika. (red)
