Timika, fajarpapua.com – Masyarakat Distrik Hoya Bawah Kabupaten Mimika secara resmi menyatakan sikap menolak rencana penempatan Pusat Pelayanan Kesehatan (P3K) jenis siluman di wilayah mereka serta meminta perhatian serius pemerintah terhadap proses pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2026 yang berpihak pada anak asli daerah.
Pernyataan sikap tersebut tertuang dalam surat bernomor 01/Hoy/SP/01/2026 tertanggal 28 Januari 2026, perihal hasil kesepakatan rapat masyarakat yang digelar sehari sebelumnya di Aula Masyarakat Distrik Hoya Bawah. Pernyataan ini ditandatangani oleh perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta perwakilan desa se-Distrik Hoya Bawah.
Dalam pernyataan itu, masyarakat menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana penempatan P3K siluman karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat lokal, khususnya suku Amungme dan Kamoro.
Selain itu, kondisi geografis Distrik Hoya Bawah yang sulit dijangkau memerlukan fasilitas kesehatan permanen dengan struktur organisasi jelas, tenaga medis tetap, serta peralatan yang terstandarisasi.
Masyarakat juga berharap pelayanan kesehatan yang dibangun dapat terintegrasi dengan sistem pelayanan tingkat distrik dan melibatkan perwakilan masyarakat serta tokoh adat dalam pengelolaannya, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan warga setempat.
Selain isu kesehatan, masyarakat Distrik Hoya Bawah menyoroti proses pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2026. Mereka meminta agar pemerintah daerah memberikan prioritas kepada putra-putri asli Distrik Hoya Bawah dari suku Amungme dan Kamoro, sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021.
Dalam pernyataan tersebut disampaikan, sejak Distrik Hoya Bawah dibentuk hingga saat ini belum ada satu pun putra-putri daerah setempat yang diangkat sebagai PNS atau ditempatkan pada sektor pelayanan publik, diantaranya bidang kesehatan. Kondisi ini dinilai memperlemah efektivitas pelayanan karena minimnya SDM lokal yang memahami budaya, adat, dan kondisi sosial masyarakat.
Masyarakat meminta proses seleksi CPNS dan P3K dilakukan secara adil dan transparan, dengan memperhatikan kuota khusus anak asli daerah serta menyediakan jalur seleksi offline agar akses pendaftaran lebih merata. Mereka juga mengusulkan keterlibatan Lembaga Adat Masyarakat Amungme dan Kamoro (LEMASA dan LEMASKO) dalam memberikan rekomendasi calon dari unsur masyarakat adat.
Ditengah harapan tersebut, masyarakat Distrik Hoya Bawah meminta pemerintah daerah, DPRD Mimika, serta instansi terkait untuk membuka ruang dialog, melakukan kajian ulang terhadap rencana pembangunan fasilitas kesehatan, dan membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat adat.
Pernyataan sikap ini ditujukan kepada Bupati Mimika, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Dinas Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Mimika, DPRD Kabupaten Mimika, serta LEMASA dan LEMASKO, sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat dalam mengawal pembangunan yang adil dan berkeadilan sosial di wilayah Distrik Hoya Bawah.(red)
