Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menaruh harapan besar terhadap peran Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ILFA dalam memperkuat rantai pasok barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Papua Tengah.
Harapan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) I Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ALFI/ILFA Kabupaten Mimika yang digelar di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, Kamis (29/1).
Muscab yang mengusung tema “Solid, Profesional dan Berorientasi pada Kemajuan Kabupaten Mimika” ini dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang, yang membacakan sambutan Bupati Mimika.
Dalam sambutannya, Santy Sondang mengungkapkan pemerintah daerah berharap ALFI/ILFA Mimika mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
“Pemerintah Kabupaten Mimika berharap Muscab ini tidak hanya melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi perekonomian daerah,” ujar Santy Sondang.
Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dan kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh pelaku usaha logistik untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk sektor perdagangan, industri, dan investasi.
Pengurus DPC ALFI/ILFA Mimika yang terbentuk diharapkan mampu menyusun program kerja lima tahunan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta menjawab tantangan distribusi di wilayah Papua Tengah yang memiliki karakteristik geografis khusus.
Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pomako, Farid Sujianto, menilai Muscab I ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pelaku usaha logistik dan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah berharap dunia usaha logistik semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama melalui peningkatan profesionalisme, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas layanan.
“Ke depan, sektor logistik dituntut lebih lincah, fleksibel, dan transparan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” kata Farid. (moa)
