Jayapura, fajarpapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memfokuskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan pada transformasi Papua Cerdas, Sejahtera dan Harmonis (Cerah) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen di Jayapura, Sabtu, mengatakan RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman utama pembangunan daerah dan disusun melalui tahapan yang transparan serta partisipatif bersama DPR Papua dan para pemangku kepentingan.
“Pada Jumat (6/2) kami bersama DPR mengelar rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan awal RPJMD 2025-2029 yakni ‘ Transformasi Papua Cerdas, Sejahtera dan Harmoni’ ,” katanya.
Menurut Aryoko, misi tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif, pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.
“Dokumen RPJMD ini menjadi fondasi penting agar pembangunan Papua berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penyusunan RPJMD juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua sehingga kebijakan daerah terintegrasi dengan program nasional dan kebijakan afirmatif bagi Papua.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga berkualitas secara substansi dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M Monim, mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses penyusunan RPJMD Papua 2025–2029.
“Sehingga RPJMD harus disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan pembangunan Papua lima tahun ke depan,” katanya.(ant)
