Nabire, fajarpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan enam strategi pembangunan untuk menciptakan ekonomi inklusif yang berpihak kepada rakyat dan berbasis kekuatan lokal.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley di Nabire, Sabtu, mengatakan pembangunan ekonomi di Papua Tengah tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama.
“Kita tidak ingin melihat pertumbuhan hanya sebatas angka statistik, tetapi memastikan pertumbuhan itu dirasakan nyata oleh masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan strategi pertama adalah pengembangan pertambangan rakyat. Pemprov memastikan pertambangan rakyat memiliki dasar hukum yang kuat, melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pertambangan Rakyat.
“Kita ingin pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum, berjalan legal, tertib dan aman serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Strategi kedua adalah pendirian dan pembinaan koperasi di delapan kabupaten. Menurut dia, koperasi merupakan fondasi ekonomi kerakyatan yang memberikan akses permodalan, pemasaran, dan penguatan usaha secara kolektif.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi alat perjuangan ekonomi rakyat di Papua Tengah,” katanya.
Ketiga, pembukaan lahan pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan dengan melibatkan masyarakat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Keempat, pembinaan perkebunan kopi sebagai komoditas unggulan yang berpotensi menembus pasar nasional dan internasional.
“Ini bukan sekadar menanam pohon, tetapi menanam harapan bagi keberlanjutan ekonomi anak-anak Papua di masa depan,” ujarnya.
Kelima, penguatan sektor perikanan melalui pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), UPTD Balai Benih Ikan air tawar, serta optimalisasi cold storage berkapasitas 500 ton di Timika dan 50 ton di Nabire guna menjaga kualitas hasil tangkapan dan memperluas akses pasar.
Keenam, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar ekonomi keluarga semakin kuat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Deinas, seluruh strategi tersebut harus disinergikan dengan pemerintah kabupaten agar visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan seiring dengan program daerah.
“Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengembangan komoditas seperti kopi justru dialihkan untuk program lain. Harus ada keselarasan,” katanya.
Ia menambahkan Pemprov Papua Tengah terus menjalin komunikasi dengan delapan pemerintah kabupaten guna memastikan program pembangunan ekonomi inklusif berjalan optimal dan berkelanjutan.(ant)
Komentar (0)