Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan kebijakan pemberian insentif investasi yang lebih terarah agar penanaman modal tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan kebijakan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan forum konsultasi publik bidang penanaman modal yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 di salah satu hotel di Timika, Papua Tengah.
Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab Mimika membahas penyusunan kebijakan fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal dengan mempertimbangkan potensi ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menentukan kriteria penerima insentif, persyaratan, sektor usaha prioritas, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi.
Menurutnya, pemberian fasilitas dan insentif investasi harus melalui perencanaan yang matang. Kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, peraturan perundang-undangan, serta prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Dengan perencanaan yang tepat, insentif dapat diberikan kepada sektor usaha yang memiliki prospek dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Mimika.
Penyusunan kebijakan ini juga membutuhkan masukan dari pelaku usaha, investor, akademisi, asosiasi, perangkat daerah, dan unsur masyarakat. Keterlibatan mereka diharapkan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain insentif, peningkatan kualitas pelayanan perizinan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan transparansi prosedur perlu berjalan beriringan agar investor memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Mimika memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan melalui investasi yang terencana. Namun, keberhasilan penanaman modal tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk. Dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi tolok ukur penting.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemkab Mimika berharap memperoleh rekomendasi sebagai dasar penyusunan kebijakan insentif yang objektif, terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan semakin kuat sehingga investasi di Mimika tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(CR)
