Timika, fajarpapua.com – Keterwakilan perempuan dalam politik tidak cukup hanya memenuhi kuota 30 persen. Perempuan Papua juga perlu memiliki kapasitas, keberanian, dan ruang yang setara untuk terlibat dalam menentukan arah kebijakan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPR Provinsi Papua Tengah daerah pemilihan Mimika, Nancy Natalia Raweyai, yang menilai partisipasi perempuan Papua dalam politik masih perlu diperkuat.
Menurut Nancy, perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ibu, anak, keluarga, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“Perempuan memiliki peran yang sangat besar. Jika diberikan ruang yang cukup dalam politik, mereka bisa ikut mengubah banyak kebijakan, terutama yang berkaitan dengan ibu dan anak,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
Ia mengatakan, sejumlah persoalan yang dihadapi perempuan Papua masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keterbatasan akses ekonomi, kesehatan ibu hamil, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Penyelesaian persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan kebijakan yang berpihak, pelaksanaan program yang konsisten, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Nancy juga menyoroti budaya patriarkis yang masih membatasi ruang perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik. Kondisi tersebut dapat menghambat perempuan untuk menunjukkan kemampuan, mengembangkan potensi, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan.
Padahal, perempuan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin, penggerak masyarakat, serta pengambil keputusan apabila didukung akses pendidikan, kesempatan yang setara, dan lingkungan yang mendorong mereka berkembang.
Karena itu, Nancy mengajak semua pihak melihat keterwakilan perempuan tidak sebatas pemenuhan kuota 30 persen, tetapi sebagai upaya menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam penyusunan kebijakan publik.
Ia turut menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai bekal bagi perempuan yang ingin terlibat dalam proses demokrasi. Salah satu wadah yang menjadi perhatiannya adalah Akademi Perempuan NasDem, yang menyediakan pembelajaran dan pelatihan bagi kader perempuan, termasuk melalui kegiatan daring.
Melalui pendidikan politik, perempuan diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kepemimpinan, kebijakan publik, ekonomi, serta berbagai persoalan sosial yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Nancy juga membuka peluang untuk mendorong perempuan di Mimika mengikuti program pembelajaran tersebut melalui koordinasi dengan penyelenggara. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses perempuan Papua untuk meningkatkan kapasitas sebelum terjun ke dunia politik maupun mengambil peran dalam pembangunan daerah.
Ia berpandangan, perempuan tidak seharusnya hanya menjadi sasaran kebijakan. Mereka perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengawasan program yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan keluarga.
Perubahan, lanjutnya, perlu dimulai dengan memberikan kesempatan yang setara, memperkuat kemampuan, serta memastikan aspirasi perempuan mendapat ruang dalam proses pengambilan keputusan.
Nancy berharap semakin banyak perempuan Papua berani tampil, meningkatkan kapasitas diri, dan mengambil bagian dalam politik. Dengan keterlibatan yang lebih bermakna, perempuan dapat ikut memperjuangkan kebijakan yang menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Baginya, memperkuat peran perempuan dalam politik bukan sekadar membuka jalan bagi mereka untuk menduduki jabatan, melainkan memastikan suara dan kebutuhan perempuan Papua turut menentukan arah pembangunan daerah.(CR)
