Timika, fajarpapua.com – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Kabupaten Mimika tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial semata.
Pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat kini menjadi strategi utama yang terus diperkuat oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).
Sebagai lembaga pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia, YPMAK mengembangkan berbagai program pembangunan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat asli Papua di wilayah Mimika.
Salah satu program strategis yang dijalankan adalah Program Kelompok Kerja (Pokja) Kampung, sebuah model pemberdayaan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat kampung.
Program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik wilayah adat, sekaligus melibatkan lima suku kerabat lainnya yang tinggal di Mimika, yakni Dani, Damal, Moni, Mee, dan Nduga.
Pendekatan Pembangunan dari Kampung
Kepala Divisi Program Ekonomi YPMAK, Oktovianus Jangkup, menjelaskan Pokja Kampung menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat secara langsung dari tingkat kampung.
Melalui program ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pihak yang merancang dan menentukan sendiri program ekonomi yang akan dijalankan.
“Program Pokja kampung ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Masyarakat kampung terlibat langsung dalam merencanakan dan menjalankan program yang mereka butuhkan,” ujar Oktovianus, Senin (23/2).
Ia menjelaskan wilayah kerja Pokja Kampung tersebar di tiga kawasan utama Mimika yang memiliki karakteristik geografis berbeda, yakni wilayah pesisir, wilayah perkotaan Timika, serta wilayah pegunungan.
Hingga tahun 2025, jumlah Pokja Kampung yang aktif tercatat 91 kelompok, dengan rincian:
* 68 Pokja di wilayah pesisir
* 15 Pokja di wilayah perkotaan
* 8 Pokja di wilayah pegunungan Mimika.
Sebaran tersebut menunjukkan program pemberdayaan ekonomi YPMAK berupaya menjangkau seluruh komunitas masyarakat adat di Mimika yang tersebar di wilayah dengan kondisi geografis yang cukup menantang.
Mekanisme Partisipatif
Berbeda dengan banyak program pembangunan yang bersifat top-down, pembentukan Pokja Kampung dilakukan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Setiap Pokja dibentuk oleh masyarakat kampung melalui musyawarah bersama.
Struktur kepengurusan terdiri dari lima orang perwakilan masyarakat yang mewakili unsur penting di kampung, yakni aparat kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh agama.
Keterwakilan lima unsur ini dimaksudkan agar seluruh kelompok sosial di kampung memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan.
“Dalam kepengurusan Pokja itu setiap unsur harus diwakili satu orang. Jadi ada keterwakilan masyarakat secara menyeluruh,” kata Oktovianus.
Setelah pengurus terbentuk, Pokja kemudian menggelar pertemuan bersama masyarakat untuk menyusun program kerja kampung.
Dalam forum tersebut, masyarakat akan menentukan prioritas kegiatan ekonomi yang dianggap paling dibutuhkan.
Program-program yang disepakati kemudian dituangkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi dasar pengalokasian dana dari YPMAK.
Fokus Pemberdayaan Ekonomi
Program Pokja Kampung pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat.
Jenis program yang dibiayai biasanya menyesuaikan dengan potensi lokal di masing-masing wilayah.
Di wilayah pesisir misalnya, program yang dijalankan banyak berkaitan dengan sektor perikanan seperti pengadaan perahu nelayan, mesin tempel, hingga perlengkapan tangkap ikan.
Sementara di wilayah pegunungan, masyarakat lebih banyak mengembangkan program pertanian, peternakan, dan usaha kecil yang mendukung kebutuhan ekonomi keluarga.
Komentar (0)