Sebelumnya Parpol meminta KPU Mimika agar memperhatikan adanya keputusan terbaru tentang pelaksanaan Pilkada serentak seluruh wilayah di Indonesia akhir tahun 2022 atau paling lambat 2023.
Percepatan Pilkada itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Februari 2020 lalu atas perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Salah satu amar putusan yakni tidak memisahkan pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI dan DPD. Mengingat masa jabatan presiden berakhir tahun 2024, maka hal itu memberi konsekuensi Pilkada harus lebih cepat satu tahun yakni akhir 2022 atau paling lambat awal 2023.
“Kalau Pilres dan Pemilu tahun 2024 maka sesuai putusan itu Pilkada harus maju satu tahun, akhir 2022 atau awal 2023. Artinya agenda besar itu sudah didepan mata,” ungkap Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika Munawir Yakub SE kepada media Fajar Papua, Jumat (24/7).
Sehingga ia meminta KPU Mimika melakukan koordinasi KPU pusat agar jadwal tersebut segera diumumkan kepada publik Mimika terutama partai politik.
