Belakangan ini pemberitaan dan tindakan seputar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI kian menjadi sorotan publik.
Sebagian menyatakan dukungan terhadap KAMI namun ada juga yang menentang aksi KAMI.
Dengan adanya berbagai penilaian ini Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP ) yang juga Mantan Panglima TNI Moeldoko tidak tinggal diam.
Beliau mempertegas sikapnya yang tidak mempermasalahkan dengan proses pembentukan dan berdirinya KAMI hanya saja dia memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan bertindak apabila KAMI memaksakan kehendaknya
Mantan Panglima TNI akan menghadang KAMI bila mengganggu Stabilitas Indonesia khususnya masalah Keamanan.
Perjalanan Politik khususnya di Indonesia pasti berkembang dan bersifat dinamis, karena itu dia mengatakan ada juga kemungkinan kelompok yang memposisikan sebagai bagian politik yang akan muncul setelah KAMI.
“Dinamika politik akan terus berkembang tidak ada dan tidak pernah ada yang namanya dinamika politik bersifat Stagnan, setelah KAMI bisa jadi akan muncul KAMU terus apalagi ? kita hanya perlu menjaga dan menyikapi dengan bijak,” ujar Moeldoko.
KAMI dibentuk dan di deklarasikan oleh tokoh – tokoh nasional seperti Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Din Syamsudin.
Sebagaimana diketahui Moeldoko telah menyampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis (01/10/2020) bahwa siapa saja untuk tidak mencoba mengganggu stabilitas politik. Kalau hanya berupa pendapat masih dapat diterima.
Pemerintah tidak akan melarang kelompok atau gerakan ditengah masyarakat selama tujuannya baik dan positif bukan menganggu stabilitas politik Indonesia.
Pemerintah Indonesia terbuka dengan kritik atau masukan yang datang dari berbagai elemen atau kelompok termasuk KAMI, sebab hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi.
Tapi perlu di ingat bahwa negara mempunya perhitungan dalam menempatkan antara demokrasi dan stabilitas, tambahnya
Kegiatan KAMI yang baru – baru ini dibubarkan oleh pihak Kepolisian bukan berdasarkan nilai Politik, namun lebih kepada penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah Covid-19 yang tidak dipatuhi oleh pihak penyelenggara acara.
Beberapa pihak justru memanfaatkan pembubaran ini untuk menyerang pemerintah yang tidak siap menerima KAMI.
Pengamat politik M. Sukron sempat mempertanyakan motif gerakan KAMI yang pada deklarasinya menghadirkan poster pemakzulan Presiden.
“Sindiran yang dilontarkan oleh Bu Mega itu sudah tepat dan mengena,” ujar M. Sukron.
“Wah, KAMI itu kayaknya banyak baget yang kepingin jadi Presiden,” ungkap Mega dengan gaya sindirannya yang khas. “ya daripada seperti itu, kenapa, ya dari dulu ngga cari partai ?” tambahnya
Megawati dengan tegas mengatakan bahwa sudah menjadi ketentuan di Indonesia dan sudah sangat sesuai dengan tata kenegaraan pemerintahan. Untuk ikut Pilkada apalagi Pemilu, seseorang haruslah mendapatkan dukungan dari partai politik.
Seperti diketahui bersama bahwa didalam KAMI terdapat beberapa tokoh Nasional yang pernah dan masih berambisi untuk menjadi Presiden namun gagal.
