Timika, fajarpapua.com – Belum lama ini beredar poster seruan aksi dari dua OKP di Kabupaten Mimika diantaranya GMNI dan PMII berisi aksi menolak kebijakan Lockdown dan Mempertegas Aturan PPKM.
Diketahui aksi ini rencananya dilaksanakan pada Kamis (29/7) pukul 09.00 WIT di Kantor Bupati Mimika. Namun hingga pukul 13.00 WIT belum ada satupun perwakilan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang melaksanakan aksi.
Ketua DPD KNPI Mimika, Michael R. Gomar melalui release yang diterima fajarpapua.com menyatakan hal tersebut sah saja dilakukan. Namun ia mengajak seluruh OKP yang hendak melakukan aksi untuk lebih arif dan bijaksana melihat situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mimika saat ini.
“Dengan jumlah angka kasus pasien Covid-19 yang meninggal dunia, dan yang melakukan perawatan intensif di RS, dan yang melakukan Isoman di tempat masing-masing, apakah masih belum percaya atas kejadian bencana non alam ini?,” tulisnya.
Dijelaskan, Pemerintah Pusat telah melakukan assessment terhadap penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Mimika. Dalam arti Mimika sudah masuk dalam kategori Zona Merah berdasarkan laporan angka kasus yang setiap harinya meningkat oleh Satgas Covid-19 Mimika kepada Kemenkes dan Kemendagri.
“Pemkab Mimika menerapkan kebijakan atas regulasi dari Pempus, yang harus dan wajib dilaksanakan untuk menyelamatkan masyarakat adalah hukum tertinggi, dengan batasan dan larangan yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat,” ujar Gomar.
Menurutnya seruan aksi ini sangat tidak sejalan dengan semangat para pemuda dan pemudi di era globalisasi serta industrialisasi saat ini. Sedangkan OKP sendiri belum maksimal dalam berkontribusi serta membantu kebijakan tersebut.
“Lalu apanya yang mau disuarakan, kepentingan OKP, kepentingan kelompok atau kepentingan masyarakat?” tulis Gomar.
Dikatakan aksi penolakan ini sama halnya dengan menentang kebijakan pemerintah atas larangan dan aturan yang ditertulis dalam Instruksi Mendagri Nomor. 25 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4.
“Saya sebagai Ketua DPD KNPI Mimika menyarankan agar OKP secara mandiri melakukan kegiatan yang lebih kreatif dan inovatif secara profesional untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah dan pihak terkait,” imbuhnya.
Dikatakan Gomar, dalam masa seperti ini manfaatkan era digitalisasi dengan membuka ruang diskusi melalui webinar dengan mengundang semua tokoh berkepentingan serta pejabat publik menyampaikan solusi secara smart.
“Gunakan otak bukan otot/tenaga, sudah bukan jamannya lagi turun ke jalan, ini cara berpikir konvensional. Pemuda saat ini berbeda dengan pemuda beberapa puluh tahun yang lalu, yang hanya bisa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, karena keterbatasan fasilitas dan lain-lain,” kata Gomar.
Ditegaskan juga, selaku pemuda maupun pemudi di Kabupaten Mimika agar berfikir maju tidak terpaku dengan sistem pola kerja zaman dahulu.
“Cukup banyak hal yang bisa dilakukan secara kreatif untuk menyampaikan aspirasi. Inikah marwah OKP? Sudahkan OKP berkontribusi secara konstruktif untuk pembangunan di Kabupaten Mimika?, Atau hanya sebagai media yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menentang kebijakan melalui seruan aksi/demo atas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah?,” tegas Gomar.
Dia berharap OKP ataupun OK dapat menjadi Role Model bagi pemuda dan pemudi Mimika sehingga dapat menjadi wadah perkumpulan yang memiliki skill, karakter, integritas, inovasi, dan berkreasi serta memberikan kontribusi konstruktif secara bermartabat, cerdas dan profesional kepada masyarakat dan pemerintah. (rul)
