Timika, fajarpapua.com- Kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Timika yang mengakibatkan antrian kendaraan hingga berjam-jam disinyalir karena ada dugaan permainan yang dilakukan oknum-oknum disekitar urusan bisnis perminyakan di Timika.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Mimika, Rizal Patadan, ST usai menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Disperindag Mimika, Senin (8/11).
Dikatakan, sesuai data yang diterima Komisi B, kuota BBM jenis solar untuk Kabupaten Mimika sebesar 40.000 kiloliter mestinya bisa memenuhi kebutuhan SPBU yang ada di kota Timika.
Namun hingga saat ini, lanjut dia, DPRD Mimika maupun Pemda Kabupaten Mimika tidak mengetahui apakah kuota yang diberikan ke Timika jumlahnya pas atau berkurang.
Hal itu terjadi, menurut Rizal, karena hingga kini pihak terkait tidak melaporkan alokasi kuota maupun mengundang Pemkab Mimika atau DPRD Mimika untuk berkunjung ke Jober Pertamina di Pomako.
“Komisi B hanya mengetahui persediaan solar yang diberikan Pertamina untuk Mimika sebanyak 40.000 kiloliter. Sementara mengenai penyebab kelangkaan apakah memang persediaan berkurang, atau kapal angkut minyak tidak masuk karena gelombang tinggi, atau karena pemainan petugas baik di darat maupun di laut sehingga BBM yang masuk berkurang, itu yang tidak dijelaskan,” ujarnya.
Adanya dugaan permainan oknum tertentu ini, lanjut Rizal, wajar mengemuka karena modus atau cara-cara semacam ini sudah berlangsung lama.
Apalagi, tegasnya, beberapa daerah tetangga sangat bergantung pada persediaan BBM di Timika, sehingga bisa saja ada dugaan stok untuk Mimika dikirim ke kabupaten tetangga.
Komisi B DPRD Mimika, demikian Rizal, akan mengundang kembali OPD teknis dan perusahaan negara yang dipercayakan untuk mengurus BBM ini.
“Jika kelangkaan ini berkepanjangan, Komisi B akan melaporkan hal tersebut ke BP Migas di Jakarta. Komisi B saat ini lagi mengumpulkan data berkaitan dengan jumlah kuota BBM baik solar, pertamax, pertalite, premium dan minyak tanah di Timika,” jelasnya.
Berdasar data tersebut, nantinya akan diketahui berapa besar kuota yang dialokasikan oleh PT Pertamina serta berapa yang diserap oleh konsumen di Kabupaten Mimika.
“Dengan demikian nantinya akan diketahui serapan untuk masing-masing jenis BBM, sehingga jika ada selisih berarti ada kuota yang dimainkan oleh oknum-oknum tersebut,” urainya.
Rizal kembali menegaskan, jika data tersebut sudah lengkap dan ada ditemukan bukti adanya permainan maka pihaknya akan membawa masalah ini ke BP Migas. (mar)
