Timika, fajarpapua.com – Kehidupan dunia malam di Kabupaten Mimika semakin marak. Banyak pramuria atau yang dikenal dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK) beroperasi tanpa kontrol di hotel, kos-kosan, cafe dan tempat karaoke dalam Kota Timika.
Kondisi demikian dikeluhkan para pramuria yang beroperasi di Kilometer 10. Pasalnya, “bisnis lendir” yang beroperasi ilegal tersebut dikhawatirkan menjadi biang penularan HIV/AIDS. Dan pramuria Kilo 10 akan terkena dampak dari situasi demikian.
Hal itu dikemukakan Mba Sani mewakili 260 pramuria Kilometer 10, saat menyampaikan keluhan dihadapan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, Rabu (27/4).
Mbak Sani mengemukakan, banyak PSK yang beroperasi diluar Kilometer 10 akibatnya lokalisasi terbesar di Kabupaten Mimika itu selalu sepi.
“Padahal kami di sini kesehatan selalu diperhatikan pak. Takut tamu berhubungan dengan mereka diluar lalu datang ke sini bawa penyakit. Walaupun kita pakai kondom, tapi bisa saja kondom bocor,” paparnya.
Dikemukakan, penghuni Kilometer 10 selalu rutin diperiksa HIV/AIDS sebulan sekali. Jika kedapatan tidak sehat langsung dipulangkan.
Hal yang sama disampaikan Ketua Mucikari, Mutarom. Dia meminta agar kondisi itu disikapi dengan menertibkan pramuria liar.
Selain itu, Mutarom berharap aula Kilo 10 dibenahi. Sebab atap gedung pusat olahraga dan pertemuan itu sudah bocor.
Kepala Kampung Kadun Jaya, Elias Yawa berterima kasih karena Wakil Bupati Mimika memenuhi undangan mereka.
“Balai ini sudah rusak. Ada dana kampung tapi tidak cukup bangun Kadun Jaya, padahal pajak dari sini besar. Akses jalan masuk juga belum diaspal. Harapan kami pak wakil bupati bisa lihat kondisi ini, kampung kami katanya rawan tapi sebenarnya di sini damai,” ungkapnya.
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pramuria dalam acara tatap muka tersebut.
“Saya sengaja datang bertemu kalian semua. Saat acara ulang tahun harusnya saya hadir tapi saya diluar daerah. Untuk akses jalan masuk akan kita aspal, untuk penertiban nanti saya koordinasi dengan instansi terkait. Kita mau supaya lokalisasi ini dipisah dengan pemukiman warga supaya aktifitas kalian tidak terganggu,” papar JR.
Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab yang berlangsung hampir 45 menit.(isa)
