Timika, fajarpapua.com – Para pejabat asal Kabupaten Puncak seperti bupati, wakil bupati, para pimpinan OPD hingga DPRD diminta segera kembali ke Puncak. Pasalnya, keberadaan mereka di Timika hanya menghabiskan APBD sementara masyarakat Puncak hidup menderita.
Selain itu, kepulangan pejabat asal Puncak penting agar bisa berdialog dengan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Anggota DPRP Elvis Tabuni dalam kunjungan kerja di Kabupaten Mimika Papua, mengaku kesal dengan sikap Pemerintah Puncak dimana seluruh dinas dan pejabat tidak berkantor di Puncak.
Elvis yang juga Ketua DPW Partai Berkarya Papua itu kepada fajarpapua.com Selasa, (21/6/2022) menyatakan saat ini warga Puncak tidak mendapat pelayanan dari pemerintah.
“Saya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Puncak dari tanggal 17 Juni sampai 20 kemarin, situasi disana dalam kondisi normal, daerah Puncak saat ini sudah kondisi normal namun masyarakat sangat kesal karena pemerintahan di sana tidak berjalan normal, ” ungkap Elvis.
Ia mengaku, sejumlah perwakilan warga mendatanginya meminta menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Puncak atau perwakilan yang pindah di Kabupaten Mimika agar segera kembali ke Kabupaten Puncak, karena warga merindukan pelayanan.
“APBD digunakan untuk melayani masyarakat di sana, bukan dihabiskan di Timika. Saya kemarin bubarkan rapat DPRD di Horison, saya bilang rapatnya di Puncak bukan di Timika,” tegasnya.
Dikatakan, pemilihan umum (Pemilu) bukan hanya di Jakarta tapi akan dilaksanakan serentak secara nasional di seluruh daerah makanya jika Puncak kosong berarti Pemilu tidak ada di sana.
Menurutnya, konflik yang terjadi antara TPM- OPM yang ada di sana bukan orang-orang luar mereka orang asli Puncak sehingga harus ada pendekatan.
“Pemerintah harus pulang, panggil mereka duduk bersama-sama, dialog, kasih saran mereka, berikan pemahaman ke mereka pasti mereka paham, bukan malah menjauh,” tegasnya.(ana)
