Timika, fajarpapua.com – Aksi demo sekelompok kecil warga yang mengatasnamakan diri aliansi Mahasiswa Mimika Anti Korupsi se-Jabodetabek mendapat tanggapan dari mahasiwa asli Mimika di Jakarta.
Menurut mereka, aksi tersebut bukan dilakukan mahasiswa. Bahkan mereka menyatakan tidak terlibat dalam aksi yang fakta hukumnya sudah jelas.
“Tidak, karena kami nilai kasus ini sudah jelas, kami tidak terlibat,” ungkap UJ, seorang mahasiwa saat dikonfirmasi fajarpapua.com, Sabtu (15/10) pagi.
UJ, yang meminta namanya disingkat, dalam postingan di group WAG fajarpapua.com membantah pihaknya terlibat dalam aksi tersebut.
“Mengenai info tentang mahasiswa demo untuk desak KPK maupun Kejagung periksa Bapa Plt Bupati di Kejaksaan Agung Jakarta bukan dari mahasiswa Mimika,” tukasnya.
Menurut dia, pihaknya tidak pernah terlibat dalam sesuatu yang fakta hukumnya jelas, dimana kasus tersebut sudah diperiksa KPK namun tidak ditemukan dugaan korupsi.
“Sehingga demo yang dilakukan kami tidak tahu. Karena kami mahasiswa Mimika di Jakarta ada organisasi IPMAMI dan berdasarkan dalam rapat itu baru bisa kami turun demo,” paparnya.
Menurut dia, mahasiswa tidak pernah membela siapapun yang salah kecuali dalam misi kemanusiaan demi kepentingan masyarakat Mimika.
“Jelas bahwa kami ini ada organisasi mahasiswa Mimika di Jakarta dan se-Jawa Bali yaitu IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA MIMIKA (IPMAMI). Kami tidak asal-asalan dalam melakukan apapun kecuali keputusan forum, sehingga apapun tentang demo ini kami IPMAMI tidak bertanggung jawab. terimikasih,” tegasnya.
Di tempat terpisah, tokoh Masyarakat Meepago, Johan Zonggonau meminta semua pihak untuk selektif dalam melihat kasus di Mimika.
“Demo anti korupsi di Mimika tapi kenapa dan mengapa yang sudah sah dinyatakan koruptor untuk kasus Sentra Pendidikan ada 2 orang selama 2 tahun masih bebas tidak masuk dalam agenda demo?” tegas Johan.
Namun dengan adanya klarifikasi dari mahasiswa, dirinya menilai forum tersebut abal-abal hanya untuk kepentingan sekelompok oknum yang takut kehilangan kekuasaan.
“Masalah pesawat dan helikopter sudah selesai di KPK dan tidak ada temuan, sehingga kejaksaan justru harus periksa Kajati Papua dan Kajari Timika, ini ada apa?” bebernya.
Yang menjadi pertanyaan, kata dia, mengapa satu kasus, diwaktu yang sama, obyek yang sama diperiksa ulang kembali oleh institusi hukum yang lain.
“Ini tentu Kajati sudah tahu tapi karena ada dugaan some thing maka kasus ini ini didorong,” tuturnya.(red)
