Timika, fajarpapua.com – Lembaga Musyawara Adat Suku Kamoro (Lemasko) mendesak Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob segera memperbaiki birokrasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika yang selama ini amburadul agar berjalan sesuai aturan.
“Kami ucapakan terima kasih kepada Bapak Plt Bupati Mimika yang sedang berupaya menata pemerintahan dan kami sarankan agar Bapak John Rettob bisa perbaiki birokrasi supaya berjalan normal sesuai aturan,” ungkap Pengurus Lemasko, Marianus Maknaipeku di Timika, Papua Tengah, Senin (20/3/20223).
Ia mengaku kaget membaca berita media onliena ternyata selama ini ada pejabat berpangkat rendah memimpin pejabat tinggi. Ini sangat mengacaukan roda pemerintahan dan tentunya merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun birokrasi itu sendiri.
Ia juga mengkritisi OPD-OPD tertentu cenderung dikuasai pejabat dan pegawai suku-suku tertentu. Bahkan jabatan tinggi cenderunng dikuasai suku tertentu. Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat asli Papua.
“Dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi sampai semua bawahan dominan suku tertentu, yang semacam ini harus diubah,” ujarnya.
Menurutnya, Plt Bupati harus berani merombak semua ini, memperbaiki pola yang salah agar pemerintahan berjalan normal. Pasalnya Mimika tahun ini mengelola APBD yang sangat besar sampai Rp5 triliun lebih sehingga yang memimpin OPD harus benar-benar orang yang bekerja tulus dan jujur.
“Jika tidak maka dana yang besar itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, pembangunan tidak berjalan baik masyarakat akar rumput juga tetap hidup dalam kemiskinan. Padahal daerah mereka ini kaya raya,” kata Marianus.(red)
