Timika, fajarpapua.com – Langkah pemerintah memberikan ijin kepada PT Freeport Indonesia untuk melanjutkan ekspor konsentrat tembaga setelah Juni 2023 mendatang dinilai sebagai keputusan yang bijaksana.
Mengapa? Hal ini karena bila ekspor konsentrat tembaga ini dihentikan, maka “malapetaka” besar siap menerjang perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah tersebut.
Untuk diketahui, berdasarkan amanat Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemerintah mulai menghentikan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat, pada 10 Juni 2023 mendatang.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Plh Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA) Djoko Widajatno mengatakan, bila ekspor konsentrat tembaga dihentikan, maka bisa berpotensi terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga puluhan ribu orang.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2017 pemerintah juga pernah menyetop keran ekspor konsentrat tembaga Freeport, imbasnya 33.000 karyawan dirumahkan.
Bila ini terjadi, maka ini juga akan berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika yang selama ini 99 persen bergantung pada operasional Freeport Indonesia.
“Jadi di Mimika itu hidupnya karena PAD 99 persen diberi oleh PTFI kalau dia gak mampu ya tutup, terjadilah Kabupaten Mimika merdeka sendiri,” ujar Djoko.
Tak hanya itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun sempat mengungkapkan bahwa perusahaan bisa kehilangan pendapatan hingga US$ 8 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) dalam setahun bila ekspor konsentrat dihentikan.
Adapun potensi kehilangan pendapatan tersebut dengan asumsi harga tembaga sebesar US$ 4,5 per pon.
“Cukup besar ya (potential loss), hitung saja kalau harganya US$ 4,5 per pon tembaga, itu revenue-nya setahun bisa US$ 8 miliar,” ungkapnya.
Keputusan yang diambil oleh pemerintah yang tetap mengijinkan ekspor konsentrat selain menyelamatkan Freeport juga menghindarkan keberlangsungan pembangunan Kabupaten Mimika dan juga terjadinya PHK massal.
Hal ini terungkap dari keterangan Menteri ESDM, Arifin Tasrifbyang membeberkan sejumlah pertimbangan yang membuat pemerintah akhirnya mengizinkan Freeport untuk tetap mengekspor konsentrat setelah Juni 2023 mendatang.
Pertama, Arifin menyebut, salah satu pertimbangan pemerintah mengizinkan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga Freeport karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada waktu pembangunan smelter Freeport menjadi tertunda.
“Kita consider itu karena ada pandemi. Juni, nah ini kita sedang ya.. kalau nggak boleh ekspor gimana? Udah, boleh,” ungkapnya saat ditanya jadi keputusannya boleh diizinkan ekspor setelah Juni atau tidak, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/4).
Arifin menjelaskan, diizinkannya Freeport untuk tetap bisa mengekspor konsentrat setelah Juni 2023 ini dengan pertimbangan keadaan kahar alias force majeure pandemi Covid-19, sehingga dinilai tidak melanggar UU Minerba.
“Kita consider apa yang sudah terbangun dari proyeknya, dari komitmennya. Kita consider kendala yang dihadapi pembangunannya. Kan waktu Covid, dia kontraktornya Jepang. Jepang aja berapa tahun aja itu lockdown-nya. Memang pengerjaan engineering-nya agak sulit berprogres. Kalau engineering gak progres, pembelian materi procurement-nya juga nggak berprogres,” jelasnya.
“Kan ada masalah force majeure itu, kan memang pandemi dampaknya begitu kan. Kan virus membahayakan,” ucapnya.
Kedua, mayoritas pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kini juga dimiliki Indonesia melalui MIND ID, Holding BUMN Pertambangan, yakni sebesar 510 persen.
“Ya kan kita tahu bahwa dalam pembangunan itu kan terkendala ada pandemi yang menjadi bahan konsiderasi kita, karena kalau disetop sama sekali kan juga MIND ID 51 persen, Indonesia sudah 51persen sahamnya. Dampaknya akan lebih banyak ke kita. Kita udah cari jalan keluarnya,” tuturnya.
Pertimbangan berikutnya yaitu adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bila ekspor konsentrat tembaga Freeport disetop.
Dia menyebut, ribuan pekerja bisa terdampak bila ekspor konsentrat Freeport disetop pada Juni 2023 mendatang.
“Oh iya dong, kalau nggak kerja kan bisa ada dampak sosialnya. Ya banyak lah kalau ga kerja sekian tahun kan banyak. Terutama yang upah harian. Kalau konstruksi iya ribuan, kan di tambang ribuan juga,” ungkapnya saat ditanya apakah potensi PHK menjadi salah satu pertimbangan diizinkannya Freeport untuk melanjutkan ekspor konsentrat.
Namun demikian, dia menyebutkan, kelanjutan ekspor konsentrat tembaga Freeport ini diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Freeport sebagai salah satu bentuk kompensasi.
“Iya tapi dengan syarat-syarat tertentu pastinya, antara lain harus ada kewajiban yang harus dia kompensasikan,” ujarnya.
Dia menyebut, sampai saat ini progres pembangunan smelter Freeport telah mencapai sekitar 60 persen dengan pengeluaran sudah sekitar US$ 1,5 miliar.
Sebelumnya, Freeport McMoran, pemegang 48,76 persen saham PT Freeport Indonesia, mengungkapkan bahwa Freeport Indonesia tengah berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia untuk kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah Juni 2023.
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson menyebut, pihaknya tengah berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh persetujuan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023 mendatang sampai pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga baru di Manyar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, beroperasi penuh pada 2024 mendatang.
Pihaknya beralasan, proses pembangunan smelter Manyar ini telah memiliki kemajuan signifikan. Sampai Maret 2023, proses pembangunan smelter ini telah mencapai sekitar 60 persen. Ditargetkan smelter ini bisa beroperasi pada Mei 2024 mendatang.
Adapun sempat tertundanya pembangunan smelter ini menurutnya karena terkendala pandemi Covid-19, sehingga tidak bisa tuntas pada 2023, terutama sebelum aturan larangan ekspor mineral mentah ini berlaku pada Juni 2023 mendatang.
“Dalam IUPK Freeport mengizinkan ekspor berlanjut selama 2023, tergantung pada pertimbangan keadaan kahar (force majeure). PTFI sedang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh persetujuan untuk kelanjutan ekspor sampai smelter Manyar dan PMR (Precious Metal Refinery yang memproduksi emas dan perak) telah beroperasi penuh,” ungkapnya dalam laporan Kinerja Q1 2023.
Adkerson menyebut, selama kuartal I 2023, belanja modal yang telah dikeluarkan PTFI untuk smelter Manyar dan PMR ini telah mencapai US$ 0,3 miliar dan untuk setahun pada 2023 ini diperkirakan biaya yang akan dikeluarkan bisa mencapai US$ 1,6 miliar. (red)
