Timika, fajarpapua.com – Legislator Komisi C DPRD Mimika mendorong percepatan program pembangunan pemerintah di Kota Tua Kokonao, Distrik Mimika barat, sebagai realisasi berjalannya misi pembangunan dari kampung ke kota yang menjadi komitmen Pemkab Mimika.
Anggota DPRD Mimika Komisi C, Julian Solossa, kepada wartawan Kamis (8/6) menyebut, Kokonao patut menjadi ikon dan pusat perhatian pemerintah.
Dari kegiatan Kunjungan Kerja Dewan ke sana beberapa waktu lalu, ditemukan sejumlah permasalahan, seperti sekolah yang kekurangan guru dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan.
“Terkait dengan pendidikan yang kita lihat di lapangan, ada beberapa sekolah yang perlu diperbaiki saprasnya. Guru-guru pegawai negeri juga harus ditambah. Juga rumah-rumah guru harus dibangun. Ada beberapa tapi perlu ditambah,” ujarnya
Menurutnya, Kokonao menjadi distrik tertua di Mimika, di mana telah melahirkan para pejabat pemerintahan Mimika di era sekarang. “Dari sana menciptakan generasi yang jadi pejabat-pejabat. Sekarang waktunya kembali untuk memperhatikan Kokonao,” pintanya.
Dewan Komisi C lainnya, Herman Gafur, mendorong aparat pemerintahan distrik menjalankan tugas di tempatnya. Kehadiran aparatur pemerintah distrik menjadi keterwakilan pemerintah daerah hadir sampai di seluruh wilayah Mimika.
“Kemarin kami melakukan kunker ke Kokonao, yang kita dapati petugas (pemerintah) distrik tidak stay di sana, tapi stay di kota Timika. Kemudian infrastruktur pendidikan masih banyak yang harus dibenahi. Pembangunan harus dari kampung ke kota. Stakeholder yang terlibat harus duduk menyusun rapat kerja secara bersama, kita melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kokonao,” katanya.
Ia berkomitmen selama hal itu merupakan kebutuhan aspirasi warga, maka patut diperjuangkan agar diakomodir dalam APBD, mewujudkan program pembangunan pemerintah yang lebih menyentuh kebutuhan daerah pedalaman. “Yang prioritas itu kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan dan keinginan. Yang kita perjuangkan itu kebutuhan masyarakat, karena kami adalah wakil dari mereka di DPRD,” tegas Herman.
Sementara itu Dewan Komisi C lainnya, Mariunus Tandiseno, mengutarakan sejumlah kebutuhan warga sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam Musrembang, namun belum juga kunjung diakomodir.
“Sebenarnya mereka sudah masukkan di Musrembang, tapi tetap tinggal di Musrembang, tidak pernah apa yang mereka usulkan disepakati pemerintah. Kasihan mereka di sana, terutama perumahan,” katanya.
Selain itu masalah kesehatan juga tidak luput perlu jadi perhatian pemerintah bagi warga Kokonao. “Yang kita dapati, tidak ada dokter, jadi kalau bisa harus ada dokter ditempatkan di sana. Kalau kita punya dana sebesar ini (APBD) dan melihat kampung tidak ada pembangunan, kita sangat sedih,” sebut Mariunus.
Ketua Komisi C, Aloisius Paerong, menyoroti susahnya jalur transportasi laut untuk bisa ke Kota Timika dari Kokonao. Khusus untuk menangani kesehatan mendesak warga, maka perlu pengadaan Speed boat emergency, yang bisa sigap mengantar warga ke Timika.
“Kalau bisa di sana harus ada boat emergency. Seperti misalnya ada mama-mama yang hendak melahirkan tapi dalam kondisi yang tidak normal. Harus dibawa ke RSUD dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Ini perkara nyawa hidup dan mati,” ungkapnya.
Menurut Louis, segala temuan Dewan dalam Kunker ini akan diajukan ke pihak eksekutif pemerintah, dengan harapan bisa diakomodir pemerintah. “Juga masalah ketersediaan tenaga guru, ada mata pelajaran yang tidak ada gurunya untuk mengajar anak-anak. Selama ini kebutuhan masyarakat maka pemerintah harus perhatikan,” kandasnya. (ima)
