Dengan melihat kenyataan masih maraknya dugaan praktik nepotisme di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada khususnya serta kabupaten kota lainnya di Tanah Papua, maka saya akan menyampaikan beberapa pikiran, yang sekiranya bisa memberikan manfaat tambahan informasi, apa itu beasiswa Adik Papua 2023, juga kesalahan pada panitia penerimaan di dinas masing-masing serta kekurangan kesadaran warga Indonesia Non OAP yang berdomisili di Tanah Papua yang pada saat bersamaan ikut tergabung dalam kuota beasiswa Adik Papua, tahun 2023.
- Penetapan hasil disusupi Non OAP. Salah siapa?
Pada bagian pertama, penetapan hasil yang diperuntukkan atau diprioritaskan melalui Kemendikbudristek RI ialah Orang Asli Papua. Sudah pasti mereka yang memenuhi syarat utama ialah OAP (surat yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika).
Kenyataannya, sejak waktu pelaksanaan penerimaan dibuka (Mei-Juni), masih saja banyak berdatangan ke Dinas Pendidikan untuk mendaftarkan diri. Baik yang datang perorangan (pelajar) maupun didampingi orang tua. Yang mana mereka ini juga bukan OAP.
Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang dikepalai oleh Pejabat Asli Papua, mengapa sampai bisa membiarkan kejadian ini terus berlanjut. Sejak pendaftaran hingga hasil diumumkan, terdapat banyak marga Non Oap. (Apa kategori mereka disebut sebagai OAP)?
Apakah panitia yang diberikan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika saat menjalankan tugas negara itu, tidak ada pegawai atau staf orang Papua? Atau sengaja membiarkan proses penerimaan/pendaftaran suku Non Oap mempergunakan rekomendasi Lembaga Adat untuk mempertegas eksistensi mereka sebagai OAP?
Jelas terlihat disini, mengapa sampai Dinas Pendidikan yang juga harus bersih, profesional dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dinilai lalai. Bahkan secara langsung ikut memperpuruk Sumber Daya Manusia (SDM) guna menempuh pendidikan tinggi jalur Afirmasi Adik Papua tahun 2023 itu.
Kabupaten Mimika sendiri, dari data yang dilihat, terdapat 57 (lima puluh tujuh) penerima beasiswa. Yang mana, hampir terdapat kurang lebih belasan nama dan Marga penerima beasiswa yang terkesan Non OAP.
Jangankan terdapat belasan nama. Karena sudah tentu satu namapun tak boleh ada disana. Mengingat satu-satunya syarat utama di hampir semua Kabupaten/kota dalam penetapan syarat peserta yang utama ialah OAP. Kepada yang non OAP ada jalur umum.
Faktor berikut yang turut andil dalam meloloskan pelajar non OAP ialah, Pemerhati Pendidikan, Akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, lembaga Adat, serta juga rekan-rekan media (pers) yang menjamur di Kabupaten Mimika – Papua Tengah.
Yang secara bersamaan tidak Ikut membantu memberikan arahan, pikiran, persiapan-persiapan yang baik sehingga proses ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Secara pribadi, saya telah berupaya mempublish di media online fajarpapua.com, di Kota Timika, edisi 10 Juni 2023 “Minta Pemda Mimika Prioritaskan OAP dalam penerimaan seleksi beasiswa Adik Papua tahun 2023.
Namun alhasil, naas sekali. Tidak hanya kabupaten super kaya Mimika yang disusupi nama-nama penerima beasiswa non OAP. Tetapi kabupaten/kota lainnya di Tanah Papua pun mengalami nasib yang sama.
Dalam konteks ini, Kemendikbud-Ristek hanya melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas para pelamar setelah datannya diupload online/offline oleh Dinas Pendidikan di setiap Kab/Kota.
Yang mana, jika saja ada oknum pelajar Non Oap yang ikut masuk seleksi, atau berkasnya dinyatakan lolos saat verifikasi dari Panitia Penerimaan di Dinas, maka disitulah letak kesalahan mendasa karena dengan sengaja meloloskan.
Sebab pihak Kementerian dan perguruan tinggi, tidak hanya mengurus pelajar asal Papua dan Papua Barat tetapi terbuka untuk beberapa kategori penerima beasiswa di Indonesia, Papua diberikan nama program ADik Papua 2023.
