BERITA UTAMAPAPUA

Pimpin Rakor Monev APBD Tahun 2023, Penjabat Bupati Mappi Tegaskan Pentingnya Rasionalisasi Program

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
6
×

Pimpin Rakor Monev APBD Tahun 2023, Penjabat Bupati Mappi Tegaskan Pentingnya Rasionalisasi Program

Share this article
IMG 20230729 WA0053
Rakor Monev APBD Tahun 2023

Mappi, fajarpapua.com – Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar menekankan perlunya dilakukan rasionalisasi terhadap setiap kegiatan atau program di OPD.

Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Mappi saat mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kepala bagian hingga kepala distrik dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Ads

Dalam rapat yang digelar di Pendopo pada Kamis (27/7) lalu, Penjabat Bupati Michael Gomar didampingi Sekretaris Daerah Mappi.

Monitoring dan evaluasi ini lanjutnya dilaksanakan dalam rangka memantau sejauh mana realisasi pelaksanaan kegiatan atau program di masing-masing OPD agar bisa dilakukan percepatan mengingat masa tahun anggaran sudah memasuki semester kedua.

“Beberapa hal teknis yang kita alami di Pemda Mappi, terkait dengan rasionalisasi program kegiatan sub kegiatan di masing-masing OPD. Serta evaluasi program kerja di semester pertama tahun 2023 yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini,” ungkapnya.

Pj Bupati juga menekankan perlunya dilakukan rasionalisasi terhadap setiap kegiatan atau program di OPD. Agar bisa dilakukan penyesuaian untuk setiap sumber anggaran terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pj Bupati juga meminta para perangkat daerah mulai menyusun dan mengambil langkah-langkah konkrit guna mengantisipasi bencana el nino atau kekeringan panjang yang diprediksi akan terjadi mulai Agustus 2023. “Dalam rangka mengantisipasi dampak dari bencana El Nino, kita Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran,” tegasnya.

Sejumlah kegiatan juga menjadi atensi terutama rasionalisasi perjalanan dinas, relokasi Pegawai Negeri Sipil ke Provinsi Papua Selatan, rasionalisasi tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai, rasionalisasi gaji serta rasionalisasi insentif untuk objek tertentu seperti honorarium PPTK.

Tahun 2023 ini, Pemkab Mappi akan melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 823 orang yang terdiri dari 247 tenaga kesehatan dan 549 tenaga guru.(MPI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *