Timika, fajarpapua.com – Diduga sengaja mengulur proses mutasi pejabat eselon II, III dan IV yang sudah disetujui BKN, Menteri Dalam Negeri didesak segera copot Pj Bupati Mimika Valentinus S Sumito.
Selain itu ratusan ASN korban rolling brutal mantan Bupati Eltinus Omaleng pada akhir tahun 2023 lalu mengancam akan melumpuhkan aktivitas kantor Pusat Pemerintahan Pemda Mimika di SP 3.
Mewakili ASN Suku Kamoro, Marselinus Mameyau kepada awak media Senin (28/10) mengatakan, sesuai petunjuk teknis BKN, semestinya mutasi pejabat sudah dilakukan sebelum 8 Oktober 2024 lalu. Namun hingga hari ini Pj Bupati Mimika belum juga melakukan mutasi.
“Tanggal 9 September 2024 kami pertemuan dengan pak Pj Bupati dan kami sampaikan kenapa belum juga ada tanda-tanda untuk pengembalian jabatan kepada para korban roling brutal tersebut. Beliau bilang akan review dulu dengan melibatkan tim dari Jakarta jadi beri dia kesempatan, kepercayaan dan waktu. Kemudian saya bilang bapak jangan sampai jabatan anda berakhir dan bapak tinggalkan masalah ini, pak Pj Bupati bilang pasti saya bereskan, percayakan saya. Tapi waktu berjalan hingga saat ini belum juga dilakukan rolling,” kata Marselino kepada awak media, Senin (28/10).
Menurut dia, Pj Bupati Mimika datang ke Mimika untuk membenahi birokrasi malah membuat birokrasi di Pemda Mimika yang sakit-sakitan seperti yang dikatakan mantan Pj Gubernur Papua Ribka Haluk menjadi semakin sakit, menyusul belum dilakukan proses pembenahan.
“Pj Bupati ini malah bikin sakit lagi birokrasi Pemda yang sedang sakit ini. Datang bukan untuk memperbaiki malah bikin kacau, tidak tahu mungkin dia punya kepentingan rupanya ada unsur politik yang merasuki dia. Dia bilang ASN tidak boleh terlibat politik ternyata dia diduga memihak ke salah satu Paslon. Karena pasti ada yang pengaruhi dia, jadi kami minta Pj Gubernur, Mendagri dan Presiden segera copot Pj Bupati Mimika dan ganti orang Papua,” ungkapnya.
Selanjutnya mewakili ASN Suku Amungme, Priska Kum mengatakan, awalnya mereka menyambut baik saat Pj Bupati Mimika berjanji akan memperbaiki dan menata kembali birokrasi pemerintahan. Tapi hingga kini pembenahan belum dilakukan.
“Pak Pj sendiri bilang dia di Jakarta bagian menangani Otsus, kami senang karena pasti beliau akan perhatikan kami khususnya ASN OAP Amungme Kamoro dan Papua. Namun sampai saat ini tidak ada apa-apa. Enam orang pejabat eselon II yang mau dikembalikan kenapa mereka harus didahulukan, lalu kami dengan yang lain itu bagaimana dan ada apa ini?. Kalau memang pak Pj menangani Otsus lihat kami anak Papua bukan orang lain yang dilantik, terus Otsusnya dimana. Kami terus mengalami sakit hati dan menangis dan begini terus,” tegasnya.
“Bapak sendiri bilang pegawai-pegawai akan saya tata kembali dan disesuaikan dengan pangkat dan golongan, karena tidak bisa ASN yang pangkat golongannya rendah menduduki jabatan yang harusnya pangkat dan golongannya tinggi. Itu semua omong kosong sampai sekarang tidak ada, kami ASN minta tolong bertindaklah sebagai pemimpin yang bijaksana,” imbuhnya.
Kemudian mewakili ASN Papua, Yunus Edowai mengatakan, proses yang dilakukan oleh mantan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob sudah sesuai aturan administrasi dari tingkat provinsi sampai pusat kemudian dikeluarlah Pertek yang harus dilanjutkan oleh Pj Bupati Mimika.
“Pj Bupati bilang akan mempelajari, beliau orang kementrian pasti paham aturan dan tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Tapi hingga saat ini tidak segera dieksekusi, ini ada apa. Diduga ini ada kepentingan sehingga sengaja mengulur-ulur waktu karena waktu Pertek itu 14 hari dan sekarang sudah lewat, lalu janji kemarin apa, omong kosong,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, ada indikasi atau diduga Pj Bupati Mimika datang ke Timika ada kepentingan lain. Sebab mengapa Pj Bupati bersikeras melantik enam orang tersebut sedangkan di Pertek diakomodir.
“Saya mewakili teman-teman ASN Papua kami kasih waktu 2 x 24 jam beliau harus jawab ini. Jika tidak kami akan langsung berhubungan dengan Presiden, keluhan ini akan kami sampaikan. Bila perlu ini menjadi perhatian pemerintah pusat untuk segera mencopot Pj Bupati Valentinus karena beliau datang malah merusak birokrasi Pemda Mimika,” ungkapnya.
“Jika tidak dijawab juga dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi besar-besaran di kantor Bupati. Langkah baiknya Kepala BKPSDM Mimika dan Pj Bupati duduk bersama kami untuk menjelaskan, kalau tidak kami bikin aksi brutal karena kami ini korban,” imbuhnya menegaskan.(red)
Mampos pj bupati. jgn tipu di tanah ini