Timika, fajarpapua.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Anton A. Niwilingame, mempertanyakan proses lelang proyek yang dilakukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Menurutnya, langkah tersebut janggal dan tidak sejalan dengan instruksi Presiden, yang seharusnya dijalankan secara cermat, terutama oleh Penjabat (Pj) Bupati yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“APBN/APBD Kabupaten Mimika sangat besar dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua. Saat ini, DPRK tengah mempersiapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menjalankan fungsi kontrol dengan optimal. Namun, di saat Bupati dan Wakil Bupati terpilih belum dilantik, OPD sudah melakukan lelang proyek. Ini menurut saya aneh,” ujarnya.
Anton menegaskan sebagai pejabat yang berasal dari KPK, Pj Bupati seharusnya lebih cermat dalam menjalankan instruksi Presiden.
“Apalagi Pak Pj Bupati berasal dari KPK, seharusnya lebih teliti dalam memastikan instruksi Presiden dijalankan dengan baik,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN/APBD. DPRK Mimika saat ini sedang menyusun AKD agar semua proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi pelanggaran.
Anton berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebelum melanjutkan proses lelang proyek-proyek strategis di Kabupaten Mimika. (moa)
