Buka Akses ke Timika, Pemprov Papua Pegunungan Dorong Penyelesaian Akhir Jalan Trans Papua

Wamena, fajarpapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mendorong percepatan penyelesaian jalan Trans Papua Wamena-Jayapura di segmen Elelim-Benawa.

Langkah strategis itu disampaikan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai dalam rapat evaluasi pelaksanaan atas kebijakan dan program di empat daerah otonomi baru (DOB) dengan Komisi II DPR RI.

Velix V Wanggai dalam rilisnya di Wamena, Jumat, mengatakan percepatan penyelesaian jalan Trans Papua Wamena-Jayapura di segmen Elelim- Benawa untuk mendukung konektivitas antar-wilayah dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di koridor Wamena-Jayapura, serta mendorong akses di selatan Yahukimo, pintu gerbang selatan Papua Pegunungan.

“Ini merupakan salah satu langkah yang harus diambil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah kenaikan inflasi di Papua Pegunungan,” katanya.

Menurut dia, ada sembilan langkah strategis yang harus didukung oleh pemerintah pusat guna mempercepat perubahan sosial ekonomi masyarakat Papua Pegunungan.

Pertama, percepatan perpanjangan runway Bandar Udara Wamena guna memperlancar arus barang dan jasa guna menurunkan inflasi dan harga barang. Kedua, fasilitasi akses pasar sayur mayur dan kopi ke pasar perusahaan pertambangan di Timika dan luar negeri, serta pengembangan sentra pangan Pegunungan.

Ketiga, pembangunan rumah sakit level provinsi guna pelayanan kesehatan regional dan keempat pembangunan SMA Laapago unggulan terintegrasi dengan pola asrama.

Langkah kelima, pembangunan stadion olahraga baru di Ibu Kota Provinsi di Wamena. Keenam, pembangunan rumah layak huni bagi orang asli Papua (OAP) golongan ekonomi lemah, dan perlunya dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk rumah layak huni, mengingat saat ini Undang Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus tidak membolehkan DTI untuk rumah layak huni.

Sedangkan ketujuh, pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Langkah kedelapan, pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKIN), sehingga menjadi perhatian pusat guna melayani kebutuhan pembangunan di daerah pedalaman dan kesembilan, peningkatan konektivitas jaringan internet Papua Pegunungan.

Penjabat Gubernur Wanggai menegaskan pentingnya membangun rasa percaya (trust building) dalam mengelola Papua Pegunungan. “Supaya berbagai langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat atas kehadiran provinsi baru,” katanya.

Menurut dia, meskipun pemerintah pusat mengategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada, syukur proses politik berjalan aman, sejuk dan damai, baik saat Pilpres, Pileg, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan 8 bupati se-Papua Pegunungan.

“Situasi yang kondusif ini merupakan komitmen yang tinggi dari berbagai simpul masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah,” ujarnya.

Dia menjelaskan 12 agenda roadmap sebagai amanat dari hadirnya pendirian Provinsi Papua Pegunungan.

Sejumlah agenda tersebut, antara lain perangkat daerah, manajemen ASN, MRP, DPRP, dana hibah pilkada, tata kelola APBD, rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan daerah, serta sarana dan prasarana pemerintahan atau kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Dia menekankan kebijakan 80 persen bagi orang asli Papua Pegunungan dalam proses seleksi 1.000 CPNS di tahun 2025, dan 20 persen lainnya bagi OAP non-Papua Pegunungan dan masyarakat Nusantara.

“Sertifikat KIPP untuk kantor gubernur telah terbit sejak 15 Agustus 2024. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunggu komitmen dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun kantor gubernur, kantor MRP dan kantor DPRP,” katanya.

Dia menyadari pembangunan Papua Pegunungan juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan lainnya, seperti tingginya harga barang, sehingga terjadi inflasi hingga 7,99 persen pada awal Maret 2025, dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya Kabupaten Nduga sekitar 36,10 pada Desember 2024.

“Pembiayaan pembangunan kantor gubernur, MRP dan DPRP di KIPP di Jayawijaya agar alokasi pendanaan ini bersifat khusus yang diletakkan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga terpisah dari alokasi di Kementerian PUPR.

“Kami berharap langkah-langkah dari berbagai kementerian dan lembaga ini membangun rasa percaya atas kehadiran provinsi baru ini,” ujarnya.(Ant)