BERITA UTAMAMIMIKA

Warga Harus Ikut Cek Keabsahan Perusahaan Sebelum Terlibat, Wajib Kantongi Ijin Kabupaten dan Provinsi

742
×

Warga Harus Ikut Cek Keabsahan Perusahaan Sebelum Terlibat, Wajib Kantongi Ijin Kabupaten dan Provinsi

Share this article
IMG 20250502 WA0066
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah, Jems Frets Boray

Timika, fajarpapua.com – Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya persetujuan dan koordinasi dengan pemerintah daerah bagi perusahaan yang ingin berinvestasi atau beroperasi di suatu wilayah.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah, Jems Frets Boray, saat diwawncarai fajarpapua.com, Jumat (2/5).

Ia menekankan setiap perusahaan yang masuk ke Papua Tengah wajib memperoleh persetujuan dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Kalau tidak ada persetujuan, operasional perusahaan akan bermasalah. Contohnya, kasus beberapa waktu lalu ketika ada aktivitas tanpa izin dari kabupaten maupun provinsi. Ini harus jadi pembelajaran,” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat juga perlu proaktif memverifikasi keabsahan perusahaan sebelum terlibat. Ia mengimbau warga tidak langsung menerima tawaran kerja sama tanpa berkonsultasi dengan instansi terkait.

“Masyarakat harus bertanya ke dinas yang mengurusi sektor tersebut, misal terkait pertambangan atau industri. Jangan hanya mengandalkan informasi dari pihak ketiga,” tegasnya.

Dia menyerukan peran aktif tokoh masyarakat dan gereja untuk memberikan pemahaman kepada warga.

“Tokoh agama dan komunitas harus membantu menjelaskan prosedur resmi. Masyarakat tidak bisa disalahkan jika mereka hanya mendengar janji ‘manis’, tetapi perlu diingatkan untuk selalu merujuk ke pemerintah,” tambahnya.

Terkait pengawasan, ia menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada di tingkat provinsi, sementara kabupaten bertanggung jawab pada aspek perizinan.
Namun, ia mengakui perlunya peningkatan koordinasi antar-pemerintah daerah.

“Jika koordinasi kabupaten dan provinsi tidak solid, risiko penyimpangan akan tinggi. Ini harus diperbaiki ke depan,” ungkapnya.

Ia berharap insiden lalu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, tokoh lokal, dan pemerintah.

“Investasi itu penting, tetapi harus sesuai aturan. Kami siap memfasilitasi asalkan semua pihak taat prosedur,” pungkasnya. (moa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *