Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pentingnya menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) melalui turunan peraturan teknis. Langkah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangannya, Bupati JR menjelaskan sebagian besar regulasi daerah telah berjalan, namun masih diperlukan penyempurnaan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau surat edaran.
“Regulasi yang ada sudah menjadi landasan kerja kami. Namun, untuk hal-hal yang bersifat teknis dan menyentuh langsung masyarakat perlu ada turunan seperti Perkada atau edaran resmi,” ujarnya.
Salah satu contoh yang disorot adalah pengelolaan sampah. Meski Perda Sampah telah berlaku sejak 2012, implementasinya belum optimal karena belum ada Peraturan Bupati (Perbup) sebagai panduan teknis.
“Tanpa turunan Perda, sosialisasi dan eksekusi di lapangan tidak maksimal. Ini yang akan kami percepat,” tegas Bupati.
Selain itu, pihaknya berencana membahas sejumlah regulasi baru, termasuk penguatan kelembagaan RT/RW, insentif bagi pengurus komunitas, serta program kesehatan seperti Posyandu dan Karang Taruna.
“Kami juga akan menyiapkan regulasi air bersih, MAL Pelayanan Publik, serta peringatan Hari Cita-Cita di Dinas Pendidikan. Semua ini untuk memastikan setiap langkah pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas,” tambahnya.
Bupati Rettob menekankan seluruh kebijakan akan disosialisasikan secara bertahap kepada masyarakat. Kolaborasi dengan Wakil Bupati dan jajaran Pemkab juga menjadi kunci untuk memastikan regulasi tidak hanya tertulis, tetapi juga diterapkan secara efektif.
“Bekerja tanpa dasar hukum itu risiko. Kami ingin semua program berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan di Mimika, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (moa)
