Timika, fajarpapua.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Mimika kembali diramaikan antrean panjang calon siswa dan orang tua yang berburu formulir pendaftaran sejak dini hari.
Gelombang pendaftar yang membludak seperti tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap sekolah negeri tersebut.
Pendaftaran untuk pengambilan formulir berlangsung selama dua hari, pada 25 dan 26 Juni 2025. Pengumuman kelulusan rencananya akan disampaikan pada 5 Juli 2025. Sekolah akan membuka 5 kelas baru, dengan maksimal 36 siswa per kelas.
Terdapat tiga jalur penerimaan:
- Jalur Zonasi: mengalokasikan 39% kursi untuk siswa dari wilayah sekitar sekolah, mencakup Kampung Nawaripi dan beberapa kelurahan serta kampung terdekat berdasarkan Peraturan Bupati dan Kementerian Pendidikan.
- Jalur Prestasi: Menyediakan 30 persen kursi.
- Jalur Mutasi: Dialokasikan 1 persen kursi.
Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 1 Mimika, Norman Ditubun, mengakui tingginya minat masyarakat yang kerap melebihi daya tampung sekolah. Menurutnya, reputasi SMA Negeri 1 Mimika sebagai sekolah berkualitas menjadi magnet utama.
“Pendaftaran selalu membludak setiap tahun karena sekolah ini masuk dalam kategori berkualitas. Masyarakat selalu berebut untuk bisa masuk,” ujar Norman, Kamis (26/6).
Ia juga menjelaskan proses PPDB mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mengutamakan penerimaan siswa asli Papua, khususnya dari suku Amungme dan Kamoro.
“Banyak sekali calon siswa yang ingin bersekolah di sini. Sesuai UU Otsus, panitia menekankan penerimaan anak-anak asli Papua, khususnya Amungme dan Kamoro. Itu yang sangat diperhatikan oleh SMA Negeri 1 Mimika,” tambahnya.
Ia mengemukakan, seluruh proses, termasuk penentuan zonasi, berpedoman pada Peraturan Bupati dan Peraturan Kementerian Pendidikan.
Mengenai situasi pendaftaran tahun ini, Norman menyebut sempat terjadi ketegangan terkait pendistribusian formulir yang membuat beberapa calon siswa asli Papua (OAP) belum dapat. Namun, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan panitia sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kemarin ada sedikit keributan karena banyak OAP yang belum mendapatkan formulir. Kami sudah berkoordinasi dan menyelesaikannya bersama Dinas Pendidikan, guru, dan panitia,” pungkas Norman. (moa)
