Timika, fajarpapua.com – Delapan fraksi di DPR Kabupaten Mimika secara resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penjabaran APBD Mimika 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Keputusan ini diambil dalam Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, Jumat (4/7), yang dihadiri seluruh pimpinan daerah dan forkopimda.
Dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, sidang paripurna dihadiri Bupati Johannes Rettob, Pj. Sekda Petrus Yumte, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Primus dalam sambutannya menekankan LKPJ memberikan gambaran efisiensi anggaran selama setahun. Catatan rekomendasi fraksi menjadi bahan perbaikan tahun depan.
Meski menyetujui, seluruh fraksi menyampaikan rekomendasi mendesak:
- Fraksi Golkar (Iwan Anwar):
- Prioritas Kesehatan: Mendesak ketersediaan obat malaria gratis di seluruh puskesmas.
- Pembentukan DOB: Minta kajian konkret dengan Universitas Papua (Unipa), bukan sekadar wacana.
- Tokoh Pahlawan Nasional: Usulkan Yohanes Kapiyau, Mozes Kilangin, dan Pdt. Abdiel Tinal diusung sebagai pahlawan nasional.
- Fraksi PKB (Benyamin Sarira):
- Guru PPPK: Tagih pencairan gaji yang tertunda.
- UMKM & Kebersihan: Dorong pasar khusus untuk mama-mama Papua dan perbaiki sistem pengelolaan sampah.
- Transparansi Dana Hibah: Minta bantuan ke Parpol dinaikkan dari Rp10 ribu menjadi Rp50 ribu per suara.
- Fraksi PDIP (Adrian Thie):
- Pengawasan Proyek: Konsultan wajib berada di lokasi dan kompeten.
- Pelestarian Budaya: Gelar event seni suku Amungme dan Kamoro.
- Fraksi Demokrat (Desi Putrika):
- Infrastruktur Air Bersih: Targetkan selesai dalam masa jabatan Bupati Johannes Rettob.
- Tapal Batas: Segera selesaikan konflik dengan kabupaten tetangga.
- Fraksi Gerindra (Elinus Mom):
- RSUD Mimika: Naikkan status dari tipe C ke B.
- Rekrutmen Lokal: Prioritaskan KTP Mimika dalam perekrutan tenaga kerja proyek.
Fraksi lain seperti Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus juga menyoroti penyelesaian LPJ dana hibah untuk 27 organisasi, revitalisasi pasar Mapurujaya, serta penempatan ASN Papua di jabatan strategis.
Bupati Johannes Rettob menyambut baik masukan fraksi, Rekomendasi ini menjadi koreksi Pemda Mimika.
“Sinergi eksekutif-legislatif kita perkuat untuk kesejahteraan Mimika. Ranperda PP-APBD 2024 akan segera diserahkan ke Gubernur Papua Tengah untuk evaluasi akhir sebelum pengesahan,” ujarnya. (moa)
