Timika, fajarpapua.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika untuk mengevaluasi secara ketat pelaksanaan perjalanan dinas, khususnya menyangkut urgensi dan efektivitas anggaran.
Permintaan tersebut disampaikan Wabup saat memimpin apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Mimika, Jalan SP 3, Senin (14/7).
Evaluasi ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan perjalanan dinas yang dinilai belum optimal.
“Dalam pemeriksaan BPK ditemukan adanya persoalan yang cukup signifikan terkait perjalanan dinas. Bukan berarti kami melarang, namun pelaksanaannya harus dievaluasi secara ketat, terutama dari sisi urgensi,” ujar Kemong.
Ia menegaskan, tidak semua tugas luar daerah harus dilakukan oleh pimpinan OPD. Jika bisa diwakilkan oleh staf atau kepala bidang, maka hal tersebut lebih disarankan guna efisiensi penggunaan anggaran.
“Kalau tugas itu bisa didelegasikan ke staf, ya cukup staf saja. Anggaran perjalanan dinas untuk pimpinan OPD itu besar. Jadi kami harap ini menjadi perhatian serius seluruh OPD,” tegasnya.
Kemong juga menjelaskan temuan BPK lebih bersifat administratif, bukan pada substansi pengelolaan keuangan. Ia menyebut pengelolaan keuangan daerah secara umum sudah berjalan baik, namun masih perlu pembenahan dalam hal dokumentasi dan penyajian laporan.
“Secara substansi, kondisi keuangan kita sudah baik. Hanya saja, administrasinya yang perlu dibenahi, seperti kelengkapan dokumen dan penyusunan laporan,” tutupnya. (moa)
